Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus tiga prioritas utama yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin lebih merata dan sistem kesehatan tangguh dan inklusif. Mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pro-rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi implementatif. Sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20 di Jakarta, Senin (27/6).
Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060. Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.
“Ada semacam model sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.
Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security, karena mereka akan mengalami musim dingin. Sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.
“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.
Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, diharapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.
Menko Airlangga mengatakan, hal bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.
Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar menjadikan Indonesia lebih kompetitif, serta meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, juga pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengandung unsur green economy, antara lain tentang pajak karbon diterapkan pertengahan tahun ini. “Jadi Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas merespons risiko ketidakpastian muncul di pasar global,” ucap Menko Airlangga.
Sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini, Indonesia tentunya berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut berlaku pembahasan banyak agenda Sherpa maupun Finance Track, termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia harus mengedepankan representasi setara. Hal ini dilakukan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara terdampak dari isu global, misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin baik sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20. Hal ini penting menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20. (rep/fsr)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




