Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2021

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
KEBERSAMAAN: Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Rouf didampingi pimpinan DPRD Lamongan dan Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa saat berfoto bersama Wabup Lamongan Kiai Rouf.
KEBERSAMAAN: Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Rouf didampingi pimpinan DPRD Lamongan dan Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa saat berfoto bersama Wabup Lamongan Kiai Rouf.
LAMONGAN, Radar Lamongan - Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan, akhirnya rancangan peraturan daerah (raperda) Kabupaten Lamongan tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disetujui DPRD Lamongan Kamis lalu (23/6).

‘’Setelah raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembahasan bersama antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Banggar memohon Raperda ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” tutur Juru Bicara DPRD Lamongan Ali Makhfudl.

Dalam kesempatan tersebut, Ali mengapresiasi Pemkab Lamongan atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut. Dia berharap Pemkab Lamongan dapat melakukan inovasi, pengawasan, dan meningkatkan kinerja BUMD dan instansi. Sehingga ke depan lebih maksimal.

‘’Terutama di sektor perikanan, keuangan, dan retribusi parkir yang dapat meningkatkan
PAD Lamongan,’’ imbuhnya.

Wabup Lamongan Abdul Rouf akan terus berupaya dan bekerja keras serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, agar ke depan lebih baik. ‘’Berbagai macam pendapat, saran, usulan, serta kritikan telah dapat disepakati demi kemajuan Kabupaten
Lamongan yang kita cintai ini,” terang Kiai Rouf. (ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer