
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar berjanji akan merekomendasikan tuntutan AKD kepada eksekutif agar bisa segera direalisasikan. ‘’Selanjutnya, kami akan sampaikan saat rapat banggar (badan anggaran) bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” terangnya.
Terkait mobil siaga, Komisi C telah melakukan audiensi dengan dinas sosial (dinsos). Dan, akan memastikan 26 mobil siaga itu masuk dalam kebijakan umum anggara (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2023.
Soal pelunasan PBB P-2 dijadikan syarat pencairan ADD pun akan diakomodasi. ‘’Karena memang dinamika masing-masing desa terkait dengan pemungutan PBB-P2 itu berbeda-beda. Terlebih tugas desa dalam hal ini hanya sebatas membantu, sehingga sinergitas ini sangat bagus,” bebernya. (bgs/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




