Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Siap Perjuangkan Aspirasi AKD

MM

Ilustrasi Tuntutan AKD (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Tuntutan AKD (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar berjanji akan merekomendasikan tuntutan AKD kepada eksekutif agar bisa segera direalisasikan. ‘’Selanjutnya, kami akan sampaikan saat rapat banggar (badan anggaran) bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” terangnya.

Terkait mobil siaga, Komisi C telah melakukan audiensi dengan dinas sosial (dinsos). Dan, akan memastikan 26 mobil siaga itu masuk dalam kebijakan umum anggara (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2023.

Soal pelunasan PBB P-2 dijadikan syarat pencairan ADD pun akan diakomodasi. ‘’Karena memang dinamika masing-masing desa terkait dengan pemungutan PBB-P2 itu berbeda-beda. Terlebih tugas desa dalam hal ini hanya sebatas membantu, sehingga sinergitas ini sangat bagus,” bebernya. (bgs/msu)

Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan () di sejumlah desa masih jauh dari target. Pemkab Blora menyoroti 85 desa yang realisasinya belum menembus 60 persen. Bahkan, ada desa yang baru menyetor 3 persen hingga bulan ini.

Baru 37 Desa Lunas PBB-P2, Pemkab Blora Kejar Setoran Hingga Rp 21,8 Miliar

Baru 37 Desa Lunas PBB-P2, Pemkab Blora Kejar Setoran Hingga Rp 21,8 Miliar

Realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Blora 2026 masih jauh dari target. Hingga triwulan pertama, baru 37 desa dan kelurahan dari total 295 desa/kelurahan yang berhasil

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Sejumlah pemerintah desa (pemdes) mengajukan evaluasi rancangan peraturan desa (raperdes) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (P-APBDes) guna memenuhi penghasilan tetap (siltap).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer