alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Oleh: Mundzar Fahman*

Zakat, Bansos, dan Ketidakadilan

KIAN dekat dengan Lebaran 2022 pemerintah gencar memberikan aneka macam bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin. Warga penerima sangat senang. Mereka menganggap rezeki nomplok.

 

Sebaliknya, warga merasa berhak mendapatkan bansos, tetapi tidak mendapatkannya, sangat kecewa. Mereka iri dan menuding pemerintah tidak adil. Pemerintah dianggap pilih kasih.

 

Menjelang akhir Ramadan, umat Islam makin banyak membayar zakat fitrah. Sebenarnya, menurut para ulama, zakat fitrah sudah boleh dibayarkan di awal Ramadan. Paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Hari Raya Idulfitri.

 

Tetapi, sebagian pembayar zakat lebih suka membayarkannya 10 hari terakhir Ramadan. Kata orang Jawa: Ndolek berkah malem likuran.

 

Baik bansos dari pemerintah, maupun zakat dari muzakki (pembayar zakat) dimaksudkan membantu kaum duafa. Kaum dianggap lemah. Terutama, fakir miskin (fuqara wal masakin). Pemerintah menaruh kepedulian kepada rakyatnya yang lemah. Begitu pula para pembayar zakat.

 

Kanjeng Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang Islam membayar zakat fitrah berupa satu sha’ (segantang) kurma atau satu sha’ gandum. Kewajiban ini berlaku semua orang Islam: laki-laki, perempuan, orang merdeka ataupun budak/hamba sahaya, orang dewasa ataupun yang masih kecil.

 

Mayoritas ulama (jumhur ulama) sepakat bahwa zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok dikonsumsi suatu negeri. Misal berupa kurma, gandum, beras, jagung, atau lainnya. (Buku Induk Terlengkap Agama Islam, Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, hal. 258).

 

Zakat fitrah tidak harus diserahkan bentuk bahan makanan. Misalnya, beras. Boleh berupa uang senilai dengan beras untuk zakat. Saat ini disepakati, jika berupa beras, takarannya 3 kilogram.

Baca Juga :  Penyebab Kebakaran Pasar Kepohbaru Masih Menjadi Teka-Teki

 

Jika berupa uang, nominalnya Rp 33 ribu. Itu antara lain disepakati Kantor Kemenag Bojonegoro, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

 

Ada yang berpendapat, zakat fitrah dengan 2,7 kilogram beras sebenarnya sudah memenuhi ketentuan satu sha’. Tetapi untuk kehati-hatiannya —daripada khawatir kurang— lalu dibulatkan menjadi 3 kilogram.

 

Salah satu sangat penting diperhatikan penentuan warga penerima bansos ataupun penerima zakat. Jangan sampai memunculkan ketidakadilan akibat pendataan para penerima tidak akurat.

 

Selama ini, data penerima bansos dari tahun ke tahun dinilai banyak invalid. Itu akibat kekurangcermatan pendataan dari awal dulu. Ataupun, karena perkembangan sosial ekonomi warga, dan lainnya tidak di-update. Semula miskin menjadi kaya. Atau, sebaliknya, dulunya kaya tetapi menjadi miskin karena pandemi dan sebagainya.

 

Di lapangan banyak keluhan penerimaan bansos. Ada keluarga mestinya lebih berhak daripada penerima lainnya, tetapi justru tidak pernah mendapatkannya. ‘’Dulu (Jawa: ” biyen), saya pernah mendapatkan bansos. Tetapi, sudah lama sekali, saya tidak mendapatkan bantuan apa-apa,’’ kata seorang janda tua. Padahal, jika dilihat kondisi ekonomi si janda itu saat ini mestinya jauh lebih berhak daripada sekian tahun lalu.

 

Contoh lain, ada dua perempuan bersaudara. Masing-masing sudah berkeluarga dengan rumah terpisah. Tapi, masih dalam satu desa. Si kakak selama ini mendapatkan bansos dari pemerintah. Tetapi, sang adik tidak mendapatkannya.

 

Padahal, si adik lebih kurang beruntung dibanding kakaknya. Dia kecewa pemerintah. Gara-gara itu, dia ‘’bersumpah’’ tidak mau berpartisipasi dalam bentuk apapun di desanya.

Baca Juga :  Meriah, Paslon Bangga Nomor Urut Masing-Masing

 

Selama ini sering disorot tentang kekurangakuratan data penerima bansos. Ada sekian data ganda. Sebaliknya, ada sekian banyak data fiktif. Beberapa waktu ada berita, seorang anggota wakil rakyat di sebuah daerah masih terdaftar penerima bansos. Juga, ada perangkat desa terdata penerima bansos.

 

Momentum pandemi Covid-19 selama tiga tahun ini perlu dijadikan daya dorong bagi pemerintah melakukan pendataan ulang. Pendataan baru lebih teliti sesuai perkembangan kondisi. Mengapa perlu pendataan ulang?

 

Pertama, selama pandemi makin banyak warga turun derajat (status sosial ekonominya). Mungkin, sebelum pandemi mereka sedikit di atas garis kemiskinan.

 

Mereka tidak berhak menerima bansos. Gegara pandemi, mereka menjadi berada di bawah garis kemiskinan. Mereka menjadi berhak mendapatkan bansos.

 

Kedua, selama pandemi, pemerintah mengucurkan berbagai macam bansos. Betapa ironisnya jika aneka bansos itu jatuhnya tidak berkeadilan. Misalnya, ada warga tidak mendapatkannya gegara data tidak di update. Ini berpotensi menjadi masalah sosial.

 

Para amil zakat, atau panitia zakat di masjid-masjid atau musala, seharusnya melakukan hal sama. Tidak terpaku data-data tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu banyak terjadi perubahan. Misal, semula berhak (miskin) siapa tahu sudah menjadi kaya (makmur). Atau, sebaliknya, tahun-tahun lalu tidak berhak, saat ini menjadi berhak menerima zakat.

 

Kita tentu berharap, pemberian zakat atau bansos bisa makin tepat sasaran. Berkeadilan. Tentu, bantuan dapat meringankan beban hidup warga miskin. Syukur-syukur digunakan usaha produktif, dapat mengentas dari jurang kemiskinan. Semoga…(*)

 

*) Dosen Unugiri Bojonegoro.

KIAN dekat dengan Lebaran 2022 pemerintah gencar memberikan aneka macam bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin. Warga penerima sangat senang. Mereka menganggap rezeki nomplok.

 

Sebaliknya, warga merasa berhak mendapatkan bansos, tetapi tidak mendapatkannya, sangat kecewa. Mereka iri dan menuding pemerintah tidak adil. Pemerintah dianggap pilih kasih.

 

Menjelang akhir Ramadan, umat Islam makin banyak membayar zakat fitrah. Sebenarnya, menurut para ulama, zakat fitrah sudah boleh dibayarkan di awal Ramadan. Paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Hari Raya Idulfitri.

 

Tetapi, sebagian pembayar zakat lebih suka membayarkannya 10 hari terakhir Ramadan. Kata orang Jawa: Ndolek berkah malem likuran.

 

Baik bansos dari pemerintah, maupun zakat dari muzakki (pembayar zakat) dimaksudkan membantu kaum duafa. Kaum dianggap lemah. Terutama, fakir miskin (fuqara wal masakin). Pemerintah menaruh kepedulian kepada rakyatnya yang lemah. Begitu pula para pembayar zakat.

 

Kanjeng Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang Islam membayar zakat fitrah berupa satu sha’ (segantang) kurma atau satu sha’ gandum. Kewajiban ini berlaku semua orang Islam: laki-laki, perempuan, orang merdeka ataupun budak/hamba sahaya, orang dewasa ataupun yang masih kecil.

 

Mayoritas ulama (jumhur ulama) sepakat bahwa zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok dikonsumsi suatu negeri. Misal berupa kurma, gandum, beras, jagung, atau lainnya. (Buku Induk Terlengkap Agama Islam, Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, hal. 258).

 

Zakat fitrah tidak harus diserahkan bentuk bahan makanan. Misalnya, beras. Boleh berupa uang senilai dengan beras untuk zakat. Saat ini disepakati, jika berupa beras, takarannya 3 kilogram.

Baca Juga :  Dinas PKPCK Janji Lanjutkan Pengerjaan Trotoar Pekan Ini

 

Jika berupa uang, nominalnya Rp 33 ribu. Itu antara lain disepakati Kantor Kemenag Bojonegoro, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

 

Ada yang berpendapat, zakat fitrah dengan 2,7 kilogram beras sebenarnya sudah memenuhi ketentuan satu sha’. Tetapi untuk kehati-hatiannya —daripada khawatir kurang— lalu dibulatkan menjadi 3 kilogram.

 

Salah satu sangat penting diperhatikan penentuan warga penerima bansos ataupun penerima zakat. Jangan sampai memunculkan ketidakadilan akibat pendataan para penerima tidak akurat.

 

Selama ini, data penerima bansos dari tahun ke tahun dinilai banyak invalid. Itu akibat kekurangcermatan pendataan dari awal dulu. Ataupun, karena perkembangan sosial ekonomi warga, dan lainnya tidak di-update. Semula miskin menjadi kaya. Atau, sebaliknya, dulunya kaya tetapi menjadi miskin karena pandemi dan sebagainya.

 

Di lapangan banyak keluhan penerimaan bansos. Ada keluarga mestinya lebih berhak daripada penerima lainnya, tetapi justru tidak pernah mendapatkannya. ‘’Dulu (Jawa: ” biyen), saya pernah mendapatkan bansos. Tetapi, sudah lama sekali, saya tidak mendapatkan bantuan apa-apa,’’ kata seorang janda tua. Padahal, jika dilihat kondisi ekonomi si janda itu saat ini mestinya jauh lebih berhak daripada sekian tahun lalu.

 

Contoh lain, ada dua perempuan bersaudara. Masing-masing sudah berkeluarga dengan rumah terpisah. Tapi, masih dalam satu desa. Si kakak selama ini mendapatkan bansos dari pemerintah. Tetapi, sang adik tidak mendapatkannya.

 

Padahal, si adik lebih kurang beruntung dibanding kakaknya. Dia kecewa pemerintah. Gara-gara itu, dia ‘’bersumpah’’ tidak mau berpartisipasi dalam bentuk apapun di desanya.

Baca Juga :  Meriah, Paslon Bangga Nomor Urut Masing-Masing

 

Selama ini sering disorot tentang kekurangakuratan data penerima bansos. Ada sekian data ganda. Sebaliknya, ada sekian banyak data fiktif. Beberapa waktu ada berita, seorang anggota wakil rakyat di sebuah daerah masih terdaftar penerima bansos. Juga, ada perangkat desa terdata penerima bansos.

 

Momentum pandemi Covid-19 selama tiga tahun ini perlu dijadikan daya dorong bagi pemerintah melakukan pendataan ulang. Pendataan baru lebih teliti sesuai perkembangan kondisi. Mengapa perlu pendataan ulang?

 

Pertama, selama pandemi makin banyak warga turun derajat (status sosial ekonominya). Mungkin, sebelum pandemi mereka sedikit di atas garis kemiskinan.

 

Mereka tidak berhak menerima bansos. Gegara pandemi, mereka menjadi berada di bawah garis kemiskinan. Mereka menjadi berhak mendapatkan bansos.

 

Kedua, selama pandemi, pemerintah mengucurkan berbagai macam bansos. Betapa ironisnya jika aneka bansos itu jatuhnya tidak berkeadilan. Misalnya, ada warga tidak mendapatkannya gegara data tidak di update. Ini berpotensi menjadi masalah sosial.

 

Para amil zakat, atau panitia zakat di masjid-masjid atau musala, seharusnya melakukan hal sama. Tidak terpaku data-data tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu banyak terjadi perubahan. Misal, semula berhak (miskin) siapa tahu sudah menjadi kaya (makmur). Atau, sebaliknya, tahun-tahun lalu tidak berhak, saat ini menjadi berhak menerima zakat.

 

Kita tentu berharap, pemberian zakat atau bansos bisa makin tepat sasaran. Berkeadilan. Tentu, bantuan dapat meringankan beban hidup warga miskin. Syukur-syukur digunakan usaha produktif, dapat mengentas dari jurang kemiskinan. Semoga…(*)

 

*) Dosen Unugiri Bojonegoro.

Artikel Terkait

Aneka Ujian dalam Tiga Ramadan

Most Read

Artikel Terbaru


/