JINARTI memilik metode berbeda untuk menyampaikan materi ke siswa. Guru SMAN 1 Gondang tersebut mengajak siswa melakukan pemberdayaan komunitas di masyarakat. ‘’Ilmu sosiologi itu aplikatif, jadi harus benar-benar latihan terjun ke masyarakat,” tutur ibu dua anak tersebut.
LAMONGAN, Radar Lamongan - Alokasi pupuk bersubsidi masih berlangsung. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Lamongan, alokasi pupuk bersubsidi terbanyak di Kecamatan Sugio, yang sudah mencapai 50 persen. Sebab, area persawahan di kecamatan sebelah barat Lamongan itu paling luas. Di Kecamatan Sugio dalam satu tahun bisa tanam hingga empat kali, dengan luas lahan sekitar 5.383 hektare.
LAMONGAN, Radar lamongan - Petambak di daerah Bengawan Jero mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi, tidak sesuai dengan regulasi. Bahkan, harga pupuk bersubsidi mahal, yakni mencapai Rp 270 ribu hingga Rp 280 ribu per sak.
BLORA, Radar Bojonegoro - Gabungan kelompok tani (gapoktan) kembali mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi. Terutama kerumitan saat tahapan pengajuan penyusunan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi dan kartu tani.
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Papan larangan memakai pupuk bersubsidi dipasang Perhutani di beberapa kawasan hutan. Papan tersebut membuat petani geram. Sedikitnya, 15 kelompok tani terdampak papan pengumuman larangan tersebut.
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Petani hutan yang menggarap lahan milik Perhutani mengeluhkan larangan pupuk bersubsidi. Petani mengeluh keberatan dari segi ekonomi. ‘’Kami mengetahui seminggu lalu. Khusus kawasan Perhutani tidak boleh memakai pupuk bersubsidi,” kata Kepala Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Mulyono kemarin (28/2).
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Para petani hutan dan petani tembakau mulai tahun ini tidak diberi jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro bakal mendata para petani hutan agar mendapat bantuan melalui program kartu petani mandiri (KPM).
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Distribusi pupuk subsidi serta harga hampir setiap tahunnya dikeluhkan petani. Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) serta distributor pupuk didesak mengawasi pendistribusian. Baik tingkat kios maupun kelompok tani. Termasuk meminta aparat penegak hukum (APH) turun mengawasi.
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Petani masih bergantung pupuk kimia atau pabrikan. Berkurangnya kuota pupuk subsidi ternyata tidak membuat penggunaan pupuk organik meningkat signifikan. Bahkan, belum ditemukan 100 persen petani memakai pupuk organik.
