KEAKTIFAN para wakil rakyat di Blora perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak, kemarin (27/3) sebanyak 19 anggota DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)Â Bupati 2022. Ketidakhadiran mereka tanpa keterangan pada pimpinan.
BLORA, Radar Bojonegoro – Realisasi pendapatan daerah Blora tahun lalu cukup tinggi. Dari target sebesar Rp 2,2 triliun terealisasi sebesar Rp 2,1 triliun atau 98,88 persen. Komposisi pendapataan itu masih didominasi dana transfer pusat.
BLORA, Radar Bojonegoro – DPRD Blora mengapresiasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelompok rentan yang digelar pemkab setempat. Kelompok rentan yang dimaksud adalah perempuan, anak, lansia, dan difabel. Kegiatan itu untuk menampung usulan pembangunan dari kelompok tersebut.
BLORA, Radar Bojonegoro - Lima rancangan peraturan daerah (raperda) disahkan saat sidang paripurna kemarin (26/12). Kinerja legislasi DPRD Blora, tahun ini belum tuntas. Dari target 14 raperda, tersisa tiga draf raperda. Tiga raperda itu dimasukan pembahasan tahun depan.
BLORA, Radar Blora - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora setujui enam peraturan daerah (perda). Selain itu, kedua belah pihak juga mengesahkan 14 program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.
BLORA, Radar Bojonegoro - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pendidikan dan pesantren tinggal selangkah lagi. Setelah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Wilayah Jateng, akan ditindaklanjuti pembahasan dengan DPRD hari ini (30/11).
BLORA, Radar Bojonegoro – DPRD Blora meminta pemkab setempat untuk menggenjot serapan anggaran di penghujung 2022 ini. Sebab, realisasi APBD masih di angka Rp 1,73 triliun, atau sekitar 67,4 persen dari total anggaran belanja sekitar Rp 2,57 triliun.
KETUA Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo menjelaskan, permasalahan petani akan ditindak lanjuti dengan berkirim surat kepada pemerintah pusat. Skema menambah alokasi pupuk subsidi kepada petani di Blora.
BLORA, Radar Bojonegoro - Permasalahan pertanian masih membelunggu para petani daerah, sebab penjualan pupuk subsidi ditemui melebihi harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, masalah ketersedian pupuk subsidi dan rencana detail kebutuhan kelompok (RDKK) perlu dibenahi.
BLORA, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mendorong pengerjaan infrastruktur selesai cepat waktu. Pengawasan pengerjaan harus dioptimalkan, agar hasil maksimal. Sebab, infrastruktur layak salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
