Pendaftar SNBP Wajib Miliki Hasil TKA, Peruntukan Bisa Berbeda-Beda

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) seleksi nasional penerima mahasiswa baru (SNPMB) perguruan tinggi negeri (PTN) sudah dibuka sejak Selasa (3/2) lalu.

Pada pendaftaran PTN dibuka hingga 18 Februari tersebut pendaftar wajib memiliki hasil tes kemampuan akademik (TKA). Sehingga pendaftar yang tak memiliki TKA tak bisa mendaftar.

Namun, penggunaan TKA di masing-masing PTN berbeda. Tepatnya persentase nilai TKA dalam penentuan nilai gabungan pendaftar.

Kepala SMAN 1 Kedungadem Masedi Masrur mengatakan, berdasarkan ketentuan SNBP, siswa pendaftar harus memiliki hasil TKA dari kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen). Sehingga pendaftar wajib memiliki TKA ketika ingin mendaftar.

Masedi menjelaskan dalam tahap pendaftaran ini sekolah memfasilitasi, mendampingi, dan memandu para siswa untuk mendaftar. Selain itu,  memberikan layanan konsultasi PTN dan prodi yang sesuai dengan bakat dan minat siswa.

''Sekolah juga mengundang orang tua atau wali murid guna memberikan dukungan kepada para siswa," ungkapnya.

snbpBaca Juga: Penasaran Berapa Kuota SNBP Untuk Setiap SMA? Begini Cara Melihatnya, Mudah dan Cepat

Kepala SMAN MT Bojonegoro Anam Syaifuddin mengatakan pada pendaftaran SNBP tahun ini secara garis besar tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Perbedaan hanya penggunaan hasil TKA dalam pendaftaran dan seleksi.

''Penggunaan TKA kebijakan kampus masing-masing," jelasnya.

Anam menjelaskan pendaftaran SNBP sudah dibuka. Saat ini proses memilih jurusan dan kampus. Pendaftaran dibuka hingga 18 Februari mendatang.

Menurut Anam dalam tahap pendaftaran sekolah tetap memberikan pendampingan kepada siswa untuk memilih jurusan sesuai kemampuan dan peluang yang dimiliki. Juga mengundang wali murid untuk memberikan informasi terkait pendaftaran.

''Dan tips agar bisa diterima di PTN tujuan," jelasnya.

Kepala SMAN 3 Bojonegoro Tri Herwidyatmono mengatakan untuk TKA masing-masing perguruan tinggi mempunyai kebijakan yang berbeda. Namun pada intinya tetap wajib.

''Hanya persentase saja mungkin bisa beda," jelasnya. (irv/msu)