Disas Pendidikan Belum Berencana Regrouping: Komisi D Minta Disdik Evaluasi PPDB SD


BLORA, Radar Bojonegoro - Komisi D DPRD Blora minta Dinas Pendidikan (Disdik) Blora evaluasi dan berinovasi. Agar bisa bersaing dengan sekolah swasta. Sebab, sebanyak 530 SD pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini tidak bisa penuhi pagu rombongan belajar (rombel).
Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy menyoroti kekurangan murid di SD Negeri yang ada di Blora pada PPDB tahun ini. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten (pemkab) khususnya disdik harus sadar, bahwa dalam pendidikan saat ini harus berlomba-lomba.
Seluruh lembaga, baik swasta maupun negeri berlomba-lomba membuat inovasi di internal kelembagaan mereka. ’’Artinya, bahwa pembenahan yang sifatnya menjadi prinsip di dalam pendidikan itu sendiri harus ditekankan dan diprioritaskan,” tegasnya.
Politikus PKB itu mengatakan, perlu peningkatan sarana prasarana (sarpras) di SD yang di bawah naungan disdik. Sebab, para orang tua itu kecenderungannya memilih sekolah dengan kondisi sarpras baik.
’’Ditambah muatan-muatan lokal yang ditawarkan kepada masyarakat juga baik,” ujarnya. Ia menjelaskan, pihak dinas harus mengevaluasi terkait bagaimana sekolah itu mendapatkan, nilai tambahan dari pokok pendidikan dasar. ’’Harus menjadi evaluasi dan introspeksi bersama. Agar pendidikan di SD Negeri ini bisa bersaing dengan swasta,” ucapnya.
Sekretaris Disdik Blora Nuril Huda mengatakan, pemkab juga telah berusaha membangun sarpras tahun ini di beberapa sekolah. Selain itu, agar tidak kalah dengan sekolah swasta terkait bidang keagamaan, pemkab sedang menjalankan program sekolah sisan ngaji (SSN).
Program tersebut juga sebagai bahan evaluasi kedepannya. ’’Program SSN ini sebagai salah satu upaya untuk menarik minat sekolah di SD Negeri,” jelasnya. Diketahui, selain SD di pinggiran, di perkotaan juga terdapat kelas yang tak bisa penuhi rombel.
Meski banyak SD yang tidak bisa memenuhi rombel PPDB tahun ini, disdik belum ada rencana untuk melakukan regrouping atau penggabung beberapa SD menjadi satu. ’’Kalau yang di kota kok kurang, mungkin orang tuanya menyekolahkan di swasta atau di pondok pesantren,” jelasnya. (luk/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




