Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdik Blora Panggil Guru Rangkap PPK

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
PEMBINAAN: Disdik melakukan pembinaan dan klarifikasi bagi guru yang rangkap jabatan. (RAHUL OSCARRA DUTA/RDR.BJN)
PEMBINAAN: Disdik melakukan pembinaan dan klarifikasi bagi guru yang rangkap jabatan. (RAHUL OSCARRA DUTA/RDR.BJN)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro – Para guru Sekolah Dasar (SD) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merangkap menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih melanjutkan kedua tugasnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Blora telah membina dan mengklarifikasi atas kinerja mereka. Saat dipertemukan kemarin (11/9), para guru akui tidak pernah terkendala saat bertugas menjadi guru maupun menjadi penyelenggara pemilu selama setengah tahun lebih ini.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Blora, Mujo Sugiyono mengatakan, dalam pertemuan tersebut mencoba meminta klarifikasi para guru yang rangkap jabatan itu.

Advertisement

Serta, mendatangkan kepala sekolah yang terlibat. Dalam pertemuan tersebut, diakui tak ada kendala meski dua jabatan sekaligus itu.

‘’Setelah saya cek dengan kepsek selaku atasannya masing-masing, semua PNS yg menjadi PPK berkinerja baik. Pekerjaan sebagai PPK tidak menganggu kinerjanya dalam mengajar di sekolah,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia menambahkan, tetap menjalankan tupoksi dalam penegakan disipilin dan pembinaan.

Advertisement

‘’Kami meminta tetap terus memantau dan melakukan pengawasan melekat kepada bawahannya, agar kinerjanya tetap baik di kemudian hari,’’ imbuhnya.

Sebelumnya, Gufron Adhy, salah satu guru yang rangkap jabatan selama setengah tahun lebih, tidak ada kendala dalam menjalankan dua tugasnya itu.

Awalnya, terbayang tidak bisa memegang dua status pekerjaannya itu. Namun, lambat laun tidak ada kendala dalam menjalaninya.

‘’Walaupun merangkap jadi PPK, ternyata tidak sepadat yang saya bayangkan. Apalagi saat ini tahapan pemilu sudah sangat longgar sekali,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUK Blora, Muhammad Hamdun mengatakan, hingga saat ini tidak laporan kendala terhadap kinerja para guru yang merangkap jabatan PPK itu. Baik knerja di KPU maupun saat mengajar.

‘’Kami belum menerima laporan kendala terhadap kinerja mereka. Kami dari awal sudah koordinasi dengan dinas-dinas terkait. PPK tersebut juga sudah membuat surat pernyataan dan ber-materai,’’ jelasnya. (hul/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mayoritas ASN Blora Berstatus PPPK

Mayoritas ASN Blora Berstatus PPPK

Sebanyak 57 Persen ASN Blora berstatus PPPK. Regenerasi jabatan struktural jadi tantangan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, PPPK tidak bisa menduduki jabatan struktural. 

Alhamdulillah! Gaji ke-13 Pensiunan PNS, PPPK, TNI, dan Polri Cair 2 Juni 2026 Utuh Tanpa Potongan, Segini Rincian Tiap Golongan

Alhamdulillah! Gaji ke-13 Pensiunan PNS, PPPK, TNI, dan Polri Cair 2 Juni 2026 Utuh Tanpa Potongan, Segini Rincian Tiap Golongan

Kabar gembira! PT Taspen pastikan Gaji ke-13 pensiunan PNS cair serentak mulai 2 Juni 2026 full tanpa potongan. Cek rincian nominal, daftar tunjangan, dan imbauan resminya di sini.

Jumlah PPPK Pemkab Bojonegoro Tidak Dikurangi, Muncul Rumor Bakal Diangkat Jadi PNS

Jumlah PPPK Pemkab Bojonegoro Tidak Dikurangi, Muncul Rumor Bakal Diangkat Jadi PNS

Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD belum berdampak di Bojonegoro. Terlebih hingga kini belum ada rencana atau informasi pengurangan gaji maupun jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer