alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Jenjang Pendidikan Perades Pengaruhi Kemajuan Desa

Belum Semua Sekdes Lulus Kuliah

22 September 2021, 11: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Jenjang Pendidikan Perades Pengaruhi Kemajuan Desa

(AINUR/RADAR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Jenjang pendidikan dan pengetahuan dalam birokrasi dapat mendukung kemajuan desa. Tentu aparatur desa, misalnya sekretaris desa (Sekdes) harus cakap menghadapi teknologi dengan pengalaman pendidikan.

Sayangnya, belum semua Sekdes lulusan sarjana atau strata satu (S-1). Masih banyak juga Sekdes lulusan SMA, terlebih ada satu yang lulusan SMP. Meskipun sesuai UU Pemerintahan Daerah, jabatan Sekdes minimal lulusan SMA sederajat.

Berdasar data Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Bojonegoro, jumlah keseluruhan ada 261 Sekdes. Meliputi 179 sekdes lulusan S-1. Empat sekdes lulusan S-2. Jenjang diploma satu (D-1) ada 4 sekdes, D-2 ada 3 sekdes, dan 5 sekdes lulusan D-3.

Baca juga: Masuk Level 1 PPKM setelah Lampaui Target

Lulusan SMA sederajat cukup banyak, yakni 65 sekdes. Dan satu sekdes lulusan SMP. Hanya Data tersebut dari 22 kecamatan. Sebab, kecamatan lainnya masih dalam revisi data, yakni penambahan sekdes baru dan jabatan kosong.

Ketua Forsekdesi Bojonegoro, Ferdiati menjelaskan, sekdes yang tergabung dalam perkumpulannya rerata merupakan lulusan sarjana. Jika dipersentasikan yakni lulusan S-1 sekitar 66,82 persen. S-2 sekitar 1,45 persen. Pendidikan SMP 0,48 persen, pendidikan SMA 0,25 persen, diploma satu (D-1) 1,95 persen, D-2 0,97 persen, D-3 2,43 persen.

“Data tersebut kami perbarui tiap ada seleksi perangkat desa yang terdapat formasi Sekdes. Kami koordinaskan dengan kecamatan masing-masing,” jelasnya kemarin (21/9).

Menurut Ferdi, jenjang pendidikan bagi aparatur desa bisa memengaruhi kinerja dan berjalannya birokrasi suatu desa. Terlebih saat ini merupakan era digitalisasi membutuhkan keilmuan dalam bidang teknologi.

Namun memungkinkan juga, aparatur desa yang mempunyai jenjang pendidikan selain perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi lebih baik. Tugas sekdes secara umum, menurut Ferdi, sebagai koordinator sekaligus verifikator pengelolaan keuangan desa. Mulai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj).

“Sedangkan kades (kepala desa) hanya penanggung jawab misalkan untuk tanda tangan, setelah sekdes melakukan verifikasi,” jelasnya.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro Soedjoko menerangkan, aparatur desa membutuhkan peningkatan kapasitas pendidikan untuk menunjang kinerja dalam birokrasi desa. Tentu jenjang pendidikan masing-masing perangkat berpengaruh pada kemajuan desa.

“Kalau melihat aturannya memang minimal lulusan SMA,” ujarnya. Joko menjelaskan, aparatur desa saat ini perlu cakap dalam merespons perkembangan zaman, terlebih digitalisasi. Saat ini setiap kegiatan desa rerata sudah dibarengi dengan teknologi, seperti upload, mengoperasikan web dan sistem keuangan desa.

“Pastinya peran pendidikan penting untuk pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” tuturnya. (luk)

(bj/rij/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news