alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

Terbebani PNBP, Nasib Nelayan Tak Mampu Perpanjang Izin

20 September 2021, 14: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

TERANCAM DITINDAK: Kapal-kapal nelayan Lamongan saat bersandar di Pelabuhan Brondong. Banyak yang surat izin melautnya mati, karena terbentur PNBP yang tinggi.

TERANCAM DITINDAK: Kapal-kapal nelayan Lamongan saat bersandar di Pelabuhan Brondong. Banyak yang surat izin melautnya mati, karena terbentur PNBP yang tinggi. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

Share this      

Radar Lamongan – Sebagian besar surat izin kapal untuk melaut nelayan Lamongan dalam kondisi mati. Perpanjangan surat izin belum bisa dilakukan. Sebab, mereka terbebani oleh tingginya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

‘’Saat ini yang dikeluhkan nelayan adalah PNBP yang begitu tinggi,’’ kata sekretaris Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Lamongan, Andre Fairys Firdaus kemarin (19/9) Dia mengungkapkan, setiap pengurusan surat izin kapal untuk melaut harus membayar PNBP. Besarnya Rp 268 ribu per Gross Tone (GT) bagi pemilik kapal.

Sedangkan berat kapal nelayan Lamongan rata-rata 30 GT. Sehingga PNBP yang harus dibayar mencapai Rp 8 Juta per kapal. ‘’Jumlah itu sangat besar, sangat membebani nelayan. Banyak yang tidak mampu membayar, sehingga terpaksa tidak bisa memperpanjang izin,’’ tukasnya.

Baca juga: Angka Kasus Melandai, Perlahan Tempat Hiburan Mulai Dibuka

Menurut dia, kondisi itu semakin berat bagi nelayan. Karena kondisi hasil tangkapnya saat ini semakin menurun. Terutama para nelayan kecil. ‘’Kami sekarang juga was-was saat melaut. Khawatir ditangkap aparat, karena surat izin melaut banyak yang mati,’’ tuturnya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya para nelayan Lamongan, khususnya nelayan cantrang, bisa bernafas lega. Sebab, mereka bisa melakukan perpanjangan izin melaut, seiring dilakukannya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 tentang kategori alat tangkap cantrang berubah menjadi jaring berkantong.

Sebelumnya keberadaan nelayan cantrang terancam dilarang karena dinilai merusak lingkungan laut. ‘’Namun, meski sudah bisa memperpanjang izin melaut, namun kami belum bisa melakukan. Karena terbentur PNBP yang begitu tinggi,’’ terangnya Surat izin melaut bagi nelayan, antara lain berupa surat izin usaha perikanan (SIUP), surat layak oprasi (SLO), surat persetujuan berlayar (SPB), surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

‘’Kami menunggu uluran tangan tangan pihak-pihak terkait untuk membantu nelayan agar bisa memperpanjang surat izin melaut, sehingga bisa tenang saat bekerja,’’ tukas Fairys.

Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Lamongan, Hendro Setyo Budi mengatakan, peraturan pemerintah terbaru alat tengkap cantrang masih diperbolehkan. Akan tetapi, adanya zonasi pada saat melakukan penangkapan ikan di laut.

Diberi batasan berapa mil dari pantai untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. ‘’Untuk jaraknya saya belum mengetahui detail peraturan yang baru. Yang pasti seperti itu,’’ ucapnya. Menurut dia, peraturan tersebut masih baru, sehingga belum adanya sosialisasi kepada nelayan.

Cantrang masih bisa digunakan nelayan. Sedangkan untuk izin melaut, kabupaten sudah tak menangani. Semua diambilalih provinsi. ‘’jadi kalau masalah surat izin (termasuk PNBP), kita tidak mengetahui, semua ada di provinsi,’’ terangnya.

(bj/feb/mal/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news