alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Blora
icon featured
Blora

Kabupaten Blora Butuh Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan

48 Desa di 15 Kecamatan Berstatus Zona Merah

14 September 2021, 14: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Kabupaten Blora Butuh Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan

Share this      

Radar Bojonegoro – Kabupaten Blora masih belum terbebeas dari status desa miskin, data terakhir menyebutkan 48 desa masuk zona merah. Desa itu akan menjadi fokus pengentasan kemiskinan tahun ini, dengan berkolaborasi semua organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi, dan CSR perusahaan, serta lembaga lain.

Agar kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Karena di tahun ini memasang target kemiskinan turun 11,6 persen, dan di 2022 menjadi 11,4 persen. ‘’Kami perlu bergerak bersama. Dengan pendampingan OPD bersama perguruan tinggi, MKKS SMK, hingga kemungkinan nanti kami ajak juga CSR,’’ ujar Bupati Blora Arief Rohman kemarin (13/9).

Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 pada 2020, berdampak angka kemiskinan di Blora sedikit meningkat menjadi 11,9 persen. Sehingga membutuhkan langkah serius untuk mengintervensi agar kemiskinan bisa segera terurai dan terentaskan. Kemudian diluncurkannya program satu perangkat daerah, satu desa dampingan, menuju desa unggul dan berdaya saing. Karena jumlah desa miskin masih banyak. Harapannya setelah adanya kolaborasi, desa miskin bisa naik kelas.

Baca juga: Peran Zola Kian Sentral, Tim Medis Pastikan Syahroni Mulai Pulih

‘’Sebagai tahap awal ini ada 48 desa miskin yang akan kami sasar,’’ imbuhnya. Setiap perangkat daerah atau dinas diminta melakukan pendampingan desa untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya.

Bupati ingin program ini bisa berjalan maksimal dan dibuat timeline. Sehingga perubahannya bisa dilihat jelas antara sebelum dan sesudah pendampingan. ‘’Ada kemungkinan juga kami sinkronkan dengan program SGDs desa dari Kemendesa PDTT,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setiyowati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Blora menyampaikan, program ini merupakan salah satu perwujudan visi-misi. Yakni, ngopeni kadang kekurangan. Sehingga, minta seluruh OPD melakukan mapping, mendata permasalahan, sekaligus potensi di desa.

‘’Untuk nantinya baru ditentukan bersama bagaimana langkah intervensinya. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan, dan potensi yang ada dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Tidak hanya 48 desa saja, kedepan program ini agar berkelanjutan ke desa-desa lainnya. Lewat program ini, juga dipetakan kondisi kemiskinan di desa untuk memperbaiki DTKS. Wakil Bupati juga meminta masing-masing Kepala OPD bisa membuat SK berisi tentang tim pendampingan desa. Karena, Pemkab Blora punya terget hingga 2026 angka kemiskinan turun menjadi 11,26 persen.

Adapun 48 desa miskin tersebut tersebar di 16 kecamatan. Hasil pemetaan berdasarkan DTKS 26 Oktober 2020. Rinciannya, Kecamatan Banjarejo 3 desa; Blora 7 desa; Bogorejo 2 desa; Cepu 3 desa; Jati 2 desa; Jepon 3 desa; dan Jiken 3 desa; Kemudian kecamatan Kedungtuban 3 desa; Kradenan 2 desa; Kunduran 3 desa; Ngawen 5 desa; Randublatung 2 desa; Sambong 5 desa; Todanan 2 desa; dan Tunjungan 3 desa. Hanya Kecamatan Japah yang tidak terdapat desa miskin. 

(bj/msu/fud/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news