alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Jalan Taji-Bakalan Divonis 2 Tahun

JPU Ajukan Banding

14 September 2021, 11: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Bambang Sigit Minggarjono

Bambang Sigit Minggarjono

Share this      

Radar Bojonegoro - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memastikan banding atas putusan terhadap Bambang Sigit Minggarjono yang divonis pidana penjara dua tahun.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan tim JPU. Bambang merupakan terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Taji-Bakalan, Kecamatan Tambakrejo 2019. “Tuntutan JPU ialah pidana penjara lima tahun enam bulan. Sedangkan putusan majelis hakim pidana penjara dua tahun,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Adi Wibowo kemarin (13/9).

Adi menjelaskan, ada perbedaan pembuktian pasal antara JPU dan majelis hakim terhadap terdakwa Bambang Sigit. JPU menuntut menggunakan pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor membuktikan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. “Karena itu, Jumat lalu (10/9), JPU menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur melalui PN Tipikor Surabaya,” jelasnya.

Baca juga: 2.275 PPPK Bojonegoro Seleksi Hingga Jumat

Majelis hakim PN Tipikor Surabaya juga menghukum terdakwa pidana denda Rp 50 juta subsider pidana kurungan dua bulan. Juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 360 juta subsider pidana penjara satu tahun.

Saat, tim JPU menyusun berkas memori banding. Adi belum bisa memperkirakan memori banding bakal rampung kapan, tapi pada intinya akan diselesaikan secepatnya. “Intinya nanti banding kami seputar penerapan pasal berbeda serta hukuman terhadap terdakwa di bawah dua per tiga tuntutan JPU,” tegasnya.

Perlu diketahui, modus terdakwa selaku Direktur Utama CV Bhadra Raya asal Sidoarjo itu ialah memalsukan dokumen mutual check 100 persen (MC-100) yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Sehingga seolah-olah pekerjaan proyek yang digarapnya tersebut telah rampung 100 persen.

Kenyataannya berdasar audit investigasi oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK) ditemukan adanya lebih bayar tidak sesuai spesifikasi. Berdasar audit investigasi, temuan kerugian negara sebanyak Rp 509 juta. Namun, sebelumnya terdakwa sudah membayar pengembalian uang kerugian negara Rp 140 juta, sehingga masih kurang membayar sebesar Rp 360 juta tersebut.

(bj/rij/gas/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news