alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Berubah Menjadi Kewenangan Pemkab

Dulu Diklaim Kewenangan Desa

09 September 2021, 18: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Berubah Menjadi Kewenangan Pemkab

Share this      

Radar Tuban – Skema perbaikan jalan lingkungan desa pada pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menga lami perubahan. Jika pada peme rintahan sebelumnya, perbaikan jalan lingkungan desa menjadi kewenangan pemerintah desa melalui dana desa (DD), sekarang pemerintah daerah mengambil peran untuk ikut andil dalam melakukan perbaikan.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Tuban Sudarmaji membenarkan perubahan skema perbaikan jalan lingkungan desa tersebut.

‘’Ini yang dimaksud adalah jalan (lingkungan) desa, ya. Soalnya, penyebutan jalan lingkungan itu adalah jalan kelurahan. Yang selama ini memang menjadi kewenangan kabupaten,’’ kata dia.

Baca juga: Proyek Jargas Serap 224 Pekerja, 51 Diantaranya Pekerja Lokal

Darmaji, sapaan akrabnya menyampaikan, perbaikan jalan lingkungan desa pada setiap dusun sifatnya kolaborasi dengan skema fifty-fifty. Yang dimaksud fifty-fifty adalah 50 persen ditanggung pemkab dan 50 persen sisanya ditanggung pemerintah desa. ‘’Sifatnya sharing,’’ tegasnya.

Dia mencontohkan, desa A melakukan perbaikan jalan sepanjang 1 kilometer (km), maka yang diusulkan ke pemkab sepanjang 500 meter. Jadi, pembagiannya (jalan yang akan diperbaiki, Red) sama, yakni sama-sama sepanjang 500 meter, namun pada ruas yang berbeda.

Dari 120 kilometer jalan lingkungan desa yang diusulkan ke pemkab, kata Darmaji, setelah diverifikasi, 60 kilometer jalan lingkungan dusun yang akan dibangun pemkab. ‘’Karena sifatnya fifty-fifty, 50-50,’’ ujar mantan camat Plumpang itu.

Rencananya, perbaikan jalan yang berbagi tugas dengan pemerintah desa tersebut akan dikerjakan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2021 ini. Apakah andilnya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan lingkungan desa akan mengubah status aset jalan?

Darmaji menegaskan, jalan yang nantinya di perbaiki pemkab akan menjadi aset pemerintah daerah. ‘’Ketika nanti sudah selesai dibangun, ke depan akan menjadi asetnya sendiri-sendiri,’’ terangnya.

Dia menjabarkan, untuk jalan yang dibangun pemkab, maka itu yang akan menjadi kewenangan pemkab. Sebaliknya, yang diperbaiki desa menjadi aset pemerintah desa. Lebih lanjut pejabat jebolan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) ini menyampaikan, pada sisi konstruksi bangunan juga berbeda. Untuk jalan yang diperbaiki pemerintah desa tidak boleh menggunakan hotmix. Yang diperbolehkan konstruksi lapen, cor atau beton, dan paving. Sementara yang dibangun pemkab harus menggunakan hotmix.

(bj/ds/tok/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news