alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Penyebab Pembahasan P-APBD Alot Dipicu Pokir Belum Cair

Banggar Sorot Serapan Anggaran Rendah

09 September 2021, 18: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Radar Bojonegoro - Alotnya pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara (KUA PPAS) P-APBD 2021 ternyata dipicu pokok pikiran (pokir) DPRD di dalam APBD induk belum cair. Bahkan, tambahan usulan DPRD hasil reses itu juga belum tercantum da

Radar Bojonegoro - Alotnya pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara (KUA PPAS) P-APBD 2021 ternyata dipicu pokok pikiran (pokir) DPRD di dalam APBD induk belum cair. Bahkan, tambahan usulan DPRD hasil reses itu juga belum tercantum da (NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Alotnya pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara (KUA PPAS) P-APBD 2021 ternyata dipicu pokok pikiran (pokir) DPRD di dalam APBD induk belum cair. Bahkan, tambahan usulan DPRD hasil reses itu juga belum tercantum dalam dokumen KUA PPAS P-APBD. Sehingga, badan anggaran (banggar) DPRD memilih dua kali mangkir rapat tentang raperda keuangan daerah itu.

Ketua Banggar DPRD Imam Sholikin menjelaskan, rapat pembahasan KUA PPAS P-APABD masih berlanjut. Namun, memang belum pada inti pembahasan. Sebaliknya, banggar mempertanyakan usulan DPRD belum masuk dokumen KUA-PPAS P-APBD.

“Hal ini biasa dalam dinamika perpolitikan, karena itulah bentuk pengawasan teman-teman anggota DPRD. Saya pun tidak bisa bersikap otoriter membatasi hak mereka,” tegas politikus PKB tersebut.

Baca juga: Pencari Kerja Warga Perkotaan Tertinggi

Menurut Imam, banggar memutuskan untuk menunda jadwal paripurna pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2021. Menindaklanjuti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalamnya menyebutkan, ada alokasi untuk penyerapan anggaran dari hasil reses anggota DPRD Bojonegoro.

“Alokasi anggaran yang bersumber dari hasil reses tersebut harus ada, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Karena itu nantinya juga perlu pembahasan lebih detail di setiap komisi,” beber politikus asal Kecamatan Tambakrejo itu. Imam berharap penetapan P-APBD 2021 bisa dirampungkan sebelum akhir September.

Sehingga rencananya minggu depan akan dijadwalkan lagi. “Kami perlu bamus ulang untuk menindaklanjuti pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2021,” pungkasnya.

Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto menambahkan, program usulan DPRD atau pokir itu sama sekali tidak masuk di dokumen KUA PPAS. Belum masuknya usulan itu diketahui DPRD setelah menerima draf dari pemkab.

‘’Setelah dibaca dan diteliti usulan dan aspirasi rakyat lewat DPRD tidak ada yang terakomodir,’’ ujar Politikus Golkar itu. Menurut Supriyanto, belum masuknya pokir itu membuat para wakil rakyat tidak bisa menerima. Sebab, usulan itu aspirasi dari rakyat yang disampaikan melalui forum yang sah. Yakni, reses. Hasil reses itu sudah diparipurnakan. Sehingga, usulan usulan itu harus terakomodir di P-APBD 2021. ‘’Dokumennya ada semua,’’ tegasnya.

Pri menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan pemkab. Sebab, mengakomodir hasil reses itu harus dilakukan karena prosesnya sah dan legal. Namun, para wakil rakyat itu masih punya harapan. Sebab, masih ada waktu untuk memasukkan usulan itu ke KUA PPAS.

Anggota Banggar DPRD Lasuri menambahkan, usulan-usulan DPRD memang banyak yang belum masuk KUA-PPAS. Namun, itu masih ada kesempatan untuk dimasukkan. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, harus menunggu penjadwalan ulang badan musyawarah (bamus) lagi.

‘’Rapatnya kan belum pembahasan. Jadi, akan diagendakan lagi di bamus,’’ jelasnya. Menurut Lasuri, paling cepat rapat anggaran akan digelar lagi minggu depan. Sebab, banggar dan sejumlah anggota lainnya ada agenda luar kota.

Wakil Ketua Banggar DPRD Sukur Priyanto menambahkan, serapan APBD Bojonegoro terendah se-Jawa Timur atau urutan ke-38. “Padahal idealnya serapan APBD di bulan September ini minimal sudah 50 persen. Tapi kenyataannya kok masih 30 persen. Sehingga kami masih perlu melakukan klarifikasi dan penekanan hal tersebut,” terang politikus Partai Demokrat itu.

Selain itu, banggar masih perlu klarifikasi lagi dari sisi pendapatan dan balanja dengan TAPD Bojonegoro. Sehingga pembahasan P-APBD 2021 masih butuh waktu. Unsur lainnya yang juga dibahas antara Banggar dan TAPD ialah belum terakomodasinya program usulan DPRD dari hasil reses. “Pembahasan masih akan berlanjut, kemungkinan minggu depan kami bahas lagi,” katanya.

(bj/msu/gas/zim/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news