alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Redaksi
icon featured
Redaksi

Poduksi Pertanian VS Kesejahteraan Petani

Oleh: Bachtiar Febrianto

10 Agustus 2021, 15: 07: 01 WIB | editor : Nailul Imtihany

Poduksi Pertanian VS Kesejahteraan Petani

Share this      

Indonesia dikenal dan dibanggakan sebagai negara agraris sejak dulu hingga sekarang. Yakni negara yang sebagian besar warganya hidup dari bertani. Hal itu tak lepas dari kondisi tanah dan alamnya yang subur dan kaya dengan kekayaan alam. Sehingga di atas kertas atau secara logika, sektor pertanian seharusnya menjadi andalan utama untuk mensejahterakan rakyat dan penopang pertumbuhan ekonomi Negara.

Tapi dalam realitasnya, kondisi kehidupan petani sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sungguh kenyataan yang mengiris hati. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 14% penduduk miskin di Indonesia ini ternyata di pedesaan (2016). Itu berarti pertanian dan pedesaan justru memberikan kontribusi nyata dalam ketimpangan di Indonesia, sekaligus menjadi kantong kemiskinan. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kontribusi terbesar petani sebagai penopang pangan andalan bagi seluruh warga negara.

Di balik lezatnya nasi yang kita konsumsi tiap hari, di balik segarnya sayuran dan buah yang kita makan, ternyata terkandung kisah pilu para petani kita. Dari mulai menyiapkan tanah, menyemai benih, merawat dan memupuknya, sampai memanen hasil taninya ternyata tidak seindah ketika hasil taninya kita makan. Berbagai masalah harus dihadapi para petani kita.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk ’’Kesembuhan’’ IAINU

Masalah dihadapi sejak akan mengawali tanam. Yakni terkait modal tanam. Petani kita terpaksa banyak terlilit utang dengan bunga tinggi. Karena mereka tidak memiliki modal sendiri akibat hasil panen rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nyaris tak tersisa untuk ditabung sebagai modal tanam. Selanjutnya mereka harus menghadapi permainan harga bibit, pupuk, dan obat-obatan. Mereka sama sekali tidak memiliki bargaining. Sehingga berapapun harga yang ditetapkan terpaksa dibeli, daripada tidak bisa tanam. Otomatis pengeluarannya melambung.

Tibalah saat yang ditunggu-tunggu dan menentukan. Yakni masa panen. Yaitu saat petani memperoleh pendapatan dari kerja keras yang telah dilakukan selama masa tanam. Apa yang terjadi, musim panen yang seharusnya jadi saat paling menggembirakan bagi petani justru seringkali menjadi masa memilukan. Karena harga jual hasil pertanian seringkali anjlok saat panen raya. Lagi-lagi petani tidak bisa bargaining dan harus menerima minimnya penghasilan, yang seringkali tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Keuntungan yang layak jarang didapat. Bahkan hasil panennya hanya cukup untuk makan keluarga sendiri. Bagaimana mau sukes jadi petani kalau masih ribet ketika mau jual hasil tani yang ujung-ujungnya di jual dengan harga murah sehingga petani merugi. Gimana anak petani sekarang ingin melanjutkan legacy sang ayah untuk bertani?

Bahkan fenomena petani bertentangan dengan prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, produsen suatu barang sebagai penentu harga awal. Tentu saja harga yang ditentukan pasti bernilai profit (untung). Produsen/sepeda menentukan harga sepeda, produsen sabun menentukan harga sabun, dan lainnya. Tapi petani, sebagai produsen produk pertanian, sama sekali tidak bisa menentukan harga hasil panennya. Justru malah dipermainkan harga. Sungguh ironis.

Masalah semakin lengkap ketika political will tidak berpihak pada petani. Kebijakan dari tingkat daerah hingga pusat hanya mementingkan peningkatan produksi tapi minim perhatian pada kesejahteraan petani. Padahal yang terjadi, peningkatan produksi sering tidak berdampak terlalu signifikan terhadap kesejahteraan petani. Seringkali pemerintah membanggakan keberhasilannya meningkatkan produksi pertanian. Tapi di sisi lain banyak petani menjerit karena harga hasil panennya anjlok, bahkan ada yang tak terjual.  Belum lagi dengan kebijakan impor bahan pertanian yang berlebihan. Terkesan kurang memperhatikan kepentingan petani. Impor dilakukan pada saat sedang panen raya di dalam negeri. Sehingga harga jual hasil panen petani semakin terpuruk. Hal itu menunjukkan kebijakan pertanian selama ini lebih banyak bersifat politis kekuasaan dan oligarki daripada untuk kepentingan kesejahteraan petani.

Kondisi pertanian yang semakin tidak menguntungkan tersebut membuat banyak orang enggan menjadi petani. Terutama kalangan muda sebagai generasi penerus, sangat minim yang mau menjadi petani. Sehingga petani yang ada saat ini didominasi usia tua. Selanjutnya banyak yang berpikir pragmatis menjual lahan pertanian untuk dipakai pembangunan perumahan dan industri. Padahal itu sebagai sumber penghasilan utamanya. Dari fenomena itu akan ada tiga ancaman serius. Pertama, petani di negeri ini terancam punah, karena banyak yang enggan menjadi petani. Kedua, pengangguran dan masalah sosial semakin meningkat, karena banyak petani menjual lahan pertanian sebagai sumber penghasilannya. Dan ketiga, produksi pangan akan menurun, sehingga akan semakin tergantung impor. Kalau itu terjadi, akan mengancam kadaulatan pangan yang mengarah pada ancaman kedaulatan negeri ini.

Sebelum tiga ancaman peradaban tersebut terjadi, harus ada kesadaran dan kebijakan serius dari pemangku negeri terhadap bidang pertanian. Harus ada keperbihakan dan diciptakan usaha pertanian yang menarik dan menguntungkan. Sehingga petani bisa mendapat kesejahteraan dan kaum muda tertarik bergelut sebagai petani. Antara lain dengan secara total mendorong dan menfasilitasi petani agar memiliki bargaining terhadap komoditas pertanian. Mereka diberi wawasan yang luas tentang bisnis pertanian, terutama untung ruginya. Agar mereka bisa merubah pemahamannya dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Selanjutnya diberi kebebasan untuk menentukan komoditi tanamnya yang dinilai menguntungkan dan pemerintah memfasilitasi saprodi dan pemasarannya. Intinya, jangan lagi peningkatan produksi dijadikan ukuran keberhasilan bidang pertanian, tapi harus disetarakan dengan kebijakan kesejahteraan petani.

Apa yang terjadi di Kabupaten Jember bisa menjadi inspirasi. Sekitar tahun 80-an Jember merupakan produsen padi terbesar di Jawa Timur. Hingga beberapa tahun sebagai produsen padi, ternyata kesejahteraan petaninya stagnan. Selanjutnya kebijakan pertanian dirubah cukup ekstrem dalam bentuk diversifikasi pertanian. Para petani diperkenalkan berbagai komoditi tanam selain padi dan jagung yang lebih menguntungkan. Seperti jeruk, tembakau cerutu, asparagus, dan lainnya. Yang terjadi kemudian, petani mulai tertarik beralih komoditi tanam, terutama tanam tembakau dan jeruk. Ternyata hasilnya signikan dengan peningkatan kesejahteraannya. Sehingga membuat semakin banyak petani yang meniru dan berperilaku modern dengan beralih menanam berbagai komoditi pertanian yang menguntungkan. Petani di Jember menjadi semakin sejahtera dan produksi pertanian tetap meningkat, bahkan jenisnya beraneka. Bahkan bisa menembus ekspor.

(bj/feb/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news