alexametrics
Jumat, 23 Jul 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Tren Hutang Naik, Banyak Warga Ajukan Pinjaman Selama PPKM Darurat

21 Juli 2021, 16: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Tren Hutang Naik, Banyak Warga Ajukan Pinjaman Selama PPKM Darurat

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Kebijakan PPKM darurat tentu berdampak penurunan perekonomian warga. Terdapat lembaga pinjaman keuangan menyadari warga yang mengajukan pinjaman selama PPKM darurat ada tren kenaikan.

Pemerintah desa (pemdes) diimbau untuk memantau warganya yang kesulitan karena terlilit utang. Perlu ada perlindungan atau stimulus berupa pemberian bantuan sosial (bansos). Setidaknya agar terhindar jeratan utang ke lembaga pinjaman swasta.

Ridho Okta Aditya salah satu karyawan simpan pinjam di Kecamatan Kedungadem mengungkapkan, warga desa di sekitar kecamatannya banyak yang melakukan peminjaman uang. Selama PPKM darurat setidaknya sudah ada 20 orang lebih dengan rerata pinjaman sampai Rp 1 Juta.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Diminta Serius Realisasikan Peternak Milenial

“Sebelum PPKM sudah ada, tapi saat kebijakan diterapkan semakin banyak,” ujarnya kemarin (20/7). Selain warga biasa, menurut Ridho, rerata mengajukan utang adalah pedagang dan petani. Pedagang terpaksa utang karena pemasukan sedang berkurang. Sedangkan, para petani alasannya uang panen dihasilkan tidak mencukupi untuk modal tanam lagi.

“Kemarin petani tembakau yang gagal panen karena tanamannya terendam air datang kemari (mengajukan pinjaman),” tutur dia. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, berlakunya PPKM darurat memengaruhi perekonomian warga.

Namun, perlindungan sosial kepada masyarakat sudah diberikan melalui bantuan sosial (bansos). Misalnya berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD), bantuan pangan nontunai (BPNT), BLT dari pusat maupun bantuan sembako dari pemerintah daerah. “Bagi yang belum dapat akan diupayakan,” ujarnya.

Meski sudah tersedia bermacam bansos, Gozhali mengimbau kepada pemdes selalu peka terhadap permasalahan warganya terlilit utang. Sudah ada mekanisme ketika warga ingin mengajukan utang yakni perlu melalui pemerintah desa. Namun, tidak menutup kemungkinan, ada karyawan lembaga keuangan yang menawarkan ke warga desa. “Yang tidak terpantau ini yang perlu menjadi perhatian pemdes,” katanya.

Ia mengimbau untuk mengantisipasi kecemburuan sosial yang muncul antara yang dapat bantuan dengan yang tidak mendapatkan. Memberikan pemahaman yang baik dan mengedepankan partisipasi.

Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bojonegoro Mahfudz Muharom menjelaskan, masyarakat desa rentan terlilit utang saat PPKM darurat, apalagi wacana perpanjangan juga bergulir. Tidak menutup kemungkinan warga terpaksa utang karena kebutuhan keluarganya. Bantuan yang diberikan juga tidak mencukupi. “Dampak PPKM darurat kepada masyarakat bawah perlu dipertimbangkan,” tuturnya.

Menurut Mahfudz, pendataan terintegrasi dan akurasi menjadi penting bagi pemerintah desa. Ia mengharapkan ada tindakan perpanjangan bantuan yang telah diberikan kepada warga desa. Dengan memberi jaring pengaman sosial, warga akan bertahan saat Covid melanda. “Keselamatan jiwa lebih penting untuk saat ini, kondisi serba dilema ini perlu tindakan yang tepat,” ungkap dia. (luk)

(bj/rij/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news