alexametrics
Jumat, 23 Jul 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Dinsos Bojonegoro Tunda Pencairan Bansos Covid

Beralasan Bisa Picu Kerumunan

17 Juli 2021, 17: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Dinsos Bojonegoro Tunda Pencairan Bansos Covid

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berlangsung selama dua pekan. Sayangnya, hingga kini bantuan sosial (bansos) belum dikucurkan. Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro beralasan pembagian bansos bisa menimbulkan kerumunan.

Sehingga, pencairannya ditunda hingga PPKM berakhir. Namun, kebijakan dinsos ini justru mendapat sorotan dari sekretaris Komisi C DPRD setempat. Komisi C berharap bansos segera disalurkan karena banyak warga terdampak pandemi.

Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan mengatakan, pembagian bansos bisa menimbulkan kerumunan. Sehingga rawan menimbulkan penularan Covid-19. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk menunda pembagian bansos.

Baca juga: Waswas Bawa Pulang Virus, Kesehatan Mental Nakes Perlu Diperhatikan

‘’Kami tunda dulu. Setidaknya sampai PPKM darurat ini selesai. Pembagiannya bisa menimbulkan kerumunan,’’ kata mantan Camat Kedungadem itu.

PPKM darurat akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang. Sehingga, penerapannya hanya sisa beberapa hari lagi. Setelah itu, bansos akan dibagikan. Jumlah penerima bansos ada ratusan ribu. Terdiri atas bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 94.612 orang. Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 60.431 orang, dan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 40.000 orang.

Semuanya adalah bansos dari pemerintah pusat. Menurut Arwan, jika PPKM darurat diperpanjang, tentu pihaknya akan menyiapkan strategi lain untuk menya lurkannya. Saat ini belum dite mukan strategi pas untuk menyalurkannya.

Setidaknya, Kementerian Sosial (Kemensos) menyarankan agar bansos dibagikan langsung ke rumah warga. Namun, dengan jumlah penerima sebanyak itu, sulit bagi dinsos melaksanakannya. Sebab, jumlah tenaga yang tersedia tidak banyak. ‘’Waktunya akan sangat lama sekali. Kapan selesainya,’’ ujarnya.

Pihaknya tidak bisa menambah jumlah personel. Tentu berkaitan dengan anggaran. Saat ini tidak memungkinkan untuk merekrut tenaga tambahan. ‘’Jika memaksa menambah, anggarannya diambilkan darimana?,’’ tuturnya.

Bansos yang akan dibagikan berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan, bansos bersumber dari APBD Bojonegoro belum ada yang akan dicairkan. Saat ini sebagian programnya masih diusulkan lagi di Perubahan-APBD.

Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendesak dinsos agar secepatnya mencairkan bansos-bansos itu. Sebab, masa PPKM darurat inilah bansos-bansos itu dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi. Itu karena banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi.

‘’Seharusnya saat ini harus dicairkan. Sehingga, bisa sangat bermanfaat,’’ jelasnya. Masyarakat-masyarakat yang rentan miskin harus diberikan bantuan. Sebab, PPKM ini membuat mereka tidak bisa leluasa menjalankan usahanya.

Karena itu, pemerintah harus memberikan soluasi kepada warga terdampak pandemi ini. ‘’Solusinya ya diberikan bansos itu. Di situlah pemerintah hadir membantu warganya,’’ tegasnya. 

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news