alexametrics
Selasa, 15 Jun 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Tuak Bukan Jenis Miras, Sulit Diukur Kadar Alkoholnya

11 Juni 2021, 18: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

GAYENG: Sejumlah peminum yang menikmati tua di lingkungan Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding. Pemandangan seperti ini banyak ditemukan di sejumlah sudut perkotaan Tuban.

GAYENG: Sejumlah peminum yang menikmati tua di lingkungan Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding. Pemandangan seperti ini banyak ditemukan di sejumlah sudut perkotaan Tuban.

Share this      

Radar Tuban – Tuak tak masuk kategori minuman keras (miras) atau minuman yang mengandung alkohol. Karena itu, minuman dari sadapan pohon siwalan tersebut tak masuk jenis miras yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Tanpa regulasi yang mengatur, produsen dan peminum tuak di Bumi Wali pun kian tumbuh subur. Itu karena minuman yang dikaitkan dengan budaya dan kearifan lokal tersebut dianggap legal alias tidak melanggar hukum. Dampak dari tuak cukup nyata.

Peminumnya yang mabuk cenderung melakukan perbuatan teringan seperti mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga perbuatan kriminal kategori berat. Fenomena terakhir, seorang bapak yang dalam kondisi setengah sadar memerkosa anak kandungnya di Montong dan pembunuhan di area makam Tundung Musuh, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang.

Baca juga: Lokasi Pelaksanaan Tes CPNS Belum Ditentukan

Pelaksana tugas (Plt) Kabag Hukum Setda Tuban Arif Handoyo mengatakan, tuak tidak masuk dalam golongan minuman yang diatur dalam perda miras. Kenapa tuak tidak masuk dalam perda miras? Dia menerangkan, karena pengukuran kadar alkoholnya tidak pasti. Tiap pohon siwalan menghasilkan tuak yang pasti berbeda. ‘’Tidak seperti arak yang kadar alkoholnya bisa diukur,’’ ujar Arif kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Karena itulah, terang Arif, pemkab kesulitan untuk memasukkan tuak dalam golongan miras yang diatur dalam perda. Menurut dia, tuak lebih tepat dikaitkan dengan minuman kearifan lokal dan oleh sebagian orang sering disalahgunakan, sehingga menjadi minuman yang memabukkan.

Arif menyampaikan, setiap jamnya, rasa tuak juga berbeda. Dan, rasa itu dipengaruhi kadar alkoholnya. ‘’Jadi selalu berubah. Tidak pasti,’’ imbuh Arif. Bahkan, asal tidak dikonsumsi berlebihan, kata dia, sebagian orang menjadikan tuak murni sebagai ‘’obat’’ dan penambah stamina, Karena itulah, kata Arif, peredaran tuak dalam perda ketertiban dan ketenteraman umum hanya diatur dari sisi etika.

Misalnya, minum tuak tak boleh dilakukan di tempat umum yang bisa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Seperti di alun-alun, depan masjid, dan di banyak tempat umum lain yang bisa mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Meski sudah diatur dalam perda, praktiknya peminum tuak di Bumi Wali bertebaran di semua ruang publik. Mulai pinggir jalan, pangkalan becak, terminal, hingga tempat umum lainnya. Begitu juga peredarannya. Tuak dijual bebas. Transaksinya pun bisa dilakukan di sembarang tempat.

‘’Jadi, kalaupun ada penindakan, bukan dari sisi minumannya. Tapi, dari sisi ketertiban dan ketenteraman,’’ jelas pejabat definitif kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) itu.

Arif menambahkan, soal kemudian tuak menyebabkan orang mabuk dan melakukan kejahatan, itu sudah permasalahan lain, yakni pidana. ‘’Kalau kemudian menimbulkan kejahatan, ya otomatis ditindak secara pidana,’’ tandasnya.

Polisi pun tak bisa berbuat banyak dengan tuak. Dikonfirmasi melalui ponselnya, Kasatreskrim Polres Tuban AKP Adi Makayasa mengatakan, upaya satuannya dalam meminimalisasi dampak negatif tuak hanya sebatas melakukan tindakan preemtif yang dijalankan satuan bimbingan masyarakat (binmas) dan preventif oleh satsabhra.

Karena tuak jelas-jelas memabukkan dan terbukti memicu perbuatan pidana, apakah kepolisian bisa melakukan diskresi? Dia menegaskan, diskresi kepolisian tidak boleh bertentangan dengan norma hukum. Apakah memungkinkan menjerat produsen tuak dengan undang-undang pangan? Ditanya itu, dia tak menjawab dan meminta wartawan koran ini ke kantornya untuk diskusi.

(bj/ds/tok/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news