alexametrics
Selasa, 15 Jun 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Perombakan Birokrasi Sudahkah Sefrekuensi dengan Bupati Terpilih?

02 Juni 2021, 17: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Perombakan Birokrasi Sudahkah Sefrekuensi dengan Bupati Terpilih?

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Tuban – Pemekaran organisasi perangkat daerah (OPD) pada pemerintah Tuban di bawah kepemimpinan bupati Fathul Huda belum lama berjalan. Mulainya pun pada 2017 menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang merupakan regulasi turunan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menjelang transisi kepemimpinan dari bupati Fathul Huda kepada bupati terpilih Aditya Halindra Faridzky, OPD yang dulunya dimekarkan bakal kembali dimerger. Sebagian dikembalikan seperti semula. Selebihnya dilakukan perumpunan-perumpunan bidang.

Artinya, OPD baru yang digagas pada pemerintahan periode kedua bupati Fathul Huda ini hanya bertahan lima tahun. Lantas, apa yang mendasari Pemkab Tuban mendadak melakukan merger OPD menjelang peralihan kepemimpinan?

Baca juga: PPKM Mikro Hingga 14 Juni, Klaim Belum Ada Lonjakan Kasus

Kepala Dinas Komunikasi dan In formatika (Diskominfo) Tuban Arif Handoyo menegaskan, tidak ada yang buru-buru atau mendadak dalam merencanakan perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) di lingkup Pemkab Tuban.

Disampaikan Arif, sapaan akrabnya, rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang isinya bakal kembali merombak SOTK itu sudah menjadi kebutuhan pemerintah.

‘’Tidak ada yang mendadak. Tentunya pemerintah daerah (pada pemerintahan yang baru nanti) punya kebijakan-kebijakan,’’ terangnya.

Arif mencontohkan peningkatan kualitas SDM, profesionalisme SDM, dan penganggaran diperlukan efisiensi. Apalagi, kondisi pandemi yang belum pulih ini. Tentunya juga perlu penyesuaian penyesuaian. ‘’Semua sudah dipertimbangkan secara matang,’’ imbuhnya.

Disinggung soal penyelarasan visi-misi dan rencana program bupati terpilih, Arif tidak menampik. ‘’Tentunya ke arah sana juga. Karena saat ini kan sudah mulai pembahasan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), yang harus sinkron juga (dengan pemerintahan yang baru). Arahnya memang ke sana (menyinkronkan dengan rencana program pemerintahan yang baru),’’ terang Arif.

Artinya, perubahan SOTK dari pemerintahan bupati Fathul Huda menuju pemerintahan yang baru ini atas koordinasi dengan bupati terpilih. Ya, proses transisi pemerintahan pun sudah berjalan. Apa yang dibutuhkan bupati terpilih nantinya mulai disiapkan oleh Pemkab Tuban dari sekarang. Termasuk kebutuhan untuk melakukan perubahan SOTK dan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diketahui, pada pemerintahan yang baru nanti sepuluh OPD bakal dimerger sesuai dengan rencana perubahan SOTK.

Di antara dinas yang bakal dimerger adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) dan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP). Kedua dinas direncanakan dijadikan satu menjadi dinas baru. Namanya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman.

Berikutnya, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan satuan polisi pamong praja (satpol PP). Rencananya kedunya dimerger menjadi OPD baru. Namanya satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Kemudian, dinas perikanan dan kelautan (DPK) dan dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP).

Rencananya dilebur menjadi satu OPD dengan nama dinas ketahanan pangan dan pertanian. Di dalamnya sudah mencakup urusan bidang perikanan dan kelautan. Dinas lain yang juga direncanakan dimerger, dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas perhubungan (dishub). Rencananya dua dinas ini akan dimerger menjadi dinas lingkungan hidup dan perhubungan.

Sementara itu, untuk OPD lain masih sama. Kalau terjadi perubahan nama, tak mengubah substansi fungsi OPD tersebut. Seperti halnya dinas perpustakaan dan kearsipan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), dinas pendidikan (disdik), dan badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol).

Keempat dinas ini tanpa perubahan. Sedangkan untuk badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) sedikit ada perubahan nama menjadi badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Begitu juga untuk dinas komunikasi dan informatika ada perubahan menjadi dinas komunikasi informatika, statistik, dan persandian.

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsos P3A) dan dinas pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa (dispemaspemdes) rencananya dimerger. Peleburan dinas ini menjadi dinsos P3A dan pemberdayaan masyarakat. 

(bj/ds/tok/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news