alexametrics
Minggu, 16 May 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

370 Perempuan Awasi Kinerja Desa

Keterwakilan Aparatur BPD di Bojonegoro

05 Mei 2021, 11: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

370 Perempuan Awasi Kinerja Desa

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa (pemdes) menjadi penting untuk mendorong pembangungan yang inklusif. Data dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bojonegoro, saat ini ada 370 perempuan menjadi aparatur badan permusyawaratan desa (BPD).

Ketua Abpednas Mahfudz menjelaskan, selalu mendorong adanya kesetaraan dan keterwakilan perempuan salah satunya dalam kegiatan dilakukan. Data di Abpednas, perempuan menjadi BPD cukup banyak, berjumlah 370 perempuan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota setiap desa masih belum ada separonya. Ada juga BPD perempuan yang menjadi ketua.

Mahfudz mencontohkan, seperti BPD Desa Trojalu dan Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem. “Untuk yang menjadi ketua baru itu yang saya tahu,” ujarnya. Ketua BPD Trojalu Kusrini menjelaskan, perempuan harus peduli terhadap pemerintahan, karena mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan. Dalam pemilihan BPD harus mewajibkan adanya keterwakilan perempuan. “Yang penting ikut dahulu, dari pengalaman, nanti mana yang dikehendaki rakyat,” ujarnya.

Baca juga: Bubarkan Kerumunan Rentan Tawuran dan Balap Liar

Waktu pemilihan, tutur Kusrini, mendapat suara tertinggi dari yang lainya. Sehingga ia terpilih menjadi ketua BPD setelah diadakan musyawarah oleh lima orang terpilih lainnya. Rini mengingatkan kepada semua BPD supaya terus mengawal dana desa (DD). Serta setiap program dijalankan pemerintah desa, agar memberikan masukan dan bersinergi. “Perjalanan juga penuh rintangan, modal percaya diri,” ujarnya.

Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah mengatakan, keterwakilan anggota BPD perempuan memang wajib untuk disuarakan dan didorong secara maksimal. Kalau perlu ada dibuatkan raperda atau bahkan perdes mengatur agar setidaknya anggota BPD minimal 40 persen. Sehingga, keterwakilan perempuan di desa bisa disuarakan.

“BPD ini kan lingkupnya desa. Sehingga perlu didorong terus agar pengisian anggota BPD bisa memasukkan setidaknya 40 persen perempuan dari total anggota BPD,” tutur Hima.

Hima melihat rendahnya anggota BPD perempuan tentunya akibat masih rendahnya kesadaran politik. Sekaligus budaya patriarki masih begitu melekat. Sehingga, para perempuan kurang memiliki keberanian masuk ke dalam BPD. Selain itu, kesempatan dibuka bagi perempuan untuk dipilih jadi anggota BPD juga masih rendah.

“Apalagi lingkupnya desa yang kecil serta budaya patriarki kental membuat banyak perempuan-perempuan desa ini enggan bersinggungan dengan dunia politik,” bebernya. Menurutnya, keterwakilan perempuan di dalam BPD tentu sangat krusial. Sebab, setiap perumusan kebijakan bisa berimbang. Jadi, tidak hanya didominasi sudut pandang para pria saja, tetapi juga perempuan cenderung lebih peka dan welas asih. (luk)

(bj/rij/gas/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news