alexametrics
Minggu, 16 May 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Wabup: ASN Nekat Mudik Bisa Dipecat

Masyarakat Diharapkan Berperan Mengawasi

04 Mei 2021, 16: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Wabup: ASN Nekat Mudik Bisa Dipecat

(YUDHA SATRIA A/RDR.TBN)

Share this      

Radar Tuban – Pemkab Tuban tidak akan menoleransi pegawainya yang kedapatan mudik saat Lebaran. Sanksi yang disiapkan mulai teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan. Sesuai Surat Edaran (SE) Menpan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 8 Tahun 2021, sanksi terberat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar adalah pemecatan.

Itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein menegaskan, aturan tersebut berlaku untuk semua ASN. Tanpa terkecuali di lingkup Pemkab Tuban. Dia menegaskan, sanksi mudik bagi ASN di sesuaikan dengan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.

‘’PNS sesuai aturan sudah jelas tidak boleh mudik dengan alasan apa pun. Sanksinya mulai teguran sampai pemecatan,’’ tegasnya.

Baca juga: Ardiya Nurin Najwa, Rutin Berenang Latih Nafas Panjang Baca Quran

Wakil bupati dua periode ini menyampaikan, tidak semua mudik dilarang. Bagi ASN yang berdomisili di Lamongan atau Bojonegoro masih diperbolehkan pulang kampung saat arus mudik mendatang. Hal itu sesuai pemetaan rayonisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ‘’Ada mudik yang diperbolehkan asal masih satu rayon. Pekerja Tuban yang mau pulang ke Lamongan, juga boleh, seperti saya mau pulang ke Rengel,’’ ujar mantan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban itu.

Lebih lanjut wabup menyampaikan, aturan larangan mudik Pemkab Tuban sudah tertuang dalam SE Sekda Tuban tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan atau Mudik. SE tersebut merupakan turunan dari aturan pemerintah pusat yang menegaskan semua aparatur negara dilarang bepergian ke luar daerah yang ditentukan.

‘’Imbauan pemerintah untuk tidak mudik sudah jelas dan berlaku untuk semua ASN,’’ tegasnya.

Bagaimana cara mengetahui ASN tersebut mudik atau tidak? Wabup kelahiran Rengel ini menjelaskan, semua masyarakat bisa ikut berperan mengawasi. Bila ada bukti konkret ASN mudik keluar rayon, masyarakat bisa melaporkan ke Pemkab Tuban untuk ditindaklanjuti.

‘’Bila masyarakat mengetahui ada PNS yang mudik bisa dilaporkan ke Inspektorat atau bisa langsung ke kami,’’ imbau politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban itu.

Wabup menjelaskan, dalam beberapa hal, pemerintah memang melonggarkan masyarakat. Terutama untuk kegiatan perekonomian. Tujuannya, membangkitkan ekonomi. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang dilarang sebagai upaya meminimalisir kasus ledakan baru pasca Lebaran. ‘’Untuk pertumbuhan ekonomi kita sedikit melonggarkan untuk pergerakan masyarakat,’’ imbuhnya.

(bj/ds/yud/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news