alexametrics
Selasa, 13 Apr 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Kepala SD Keberatan Dipindah Lintas Kecamtan, Mutasi Dievaluasi Ulang

08 April 2021, 13: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

BAHAS MUTASI: Perwakilan guru K3S saat mengadu ke DPRD kemarin siang. Hadir pula disdik, dewan pendidikan, PGRI, dan BKPP

BAHAS MUTASI: Perwakilan guru K3S saat mengadu ke DPRD kemarin siang. Hadir pula disdik, dewan pendidikan, PGRI, dan BKPP (NABIL/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Mutasi kepala sekolah dasar (SD) pada 12 Maret lalu berpeluang dievaluasi ulang. Sekitar 30 guru dari perwakilan kelompok kerja kepala sekolah (K3S) SD menyampaikan aspirasi ke komisi C DPRD Bojonegoro kemarin (7/4). Mereka keberatan terhadap mutasi pada 190 kepala sekolah karena berdampak kinerja. Tidak mempertimbangkan kesehatan serta jarak tempuh karena mutasi lintas kecamatan. Rapat membahas pengaduan guru K3S ini cukup lama, mulai pukul 12.00 dan berakhir pukul 13.30.

Hasilnya, komisi C DPRD Bojonegoro mendesak dinas pendidikan (disdik) mengevaluasi ulang mutasi dialami kepala SD itu. “ Kami akan mengevaluai ulang,” kata Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno ditemui usai rapat kemarin.

Dandi mengatakan, bisa merasakan yang dialami kepala sekolah sampai melakukan pengaduan. Sebab, kali pertama kepala sekolah dimutasi lintas kecamatan. Namun, penilaian kinerja manjadi dasar dalam memtuskan penempatan. Namun, menurut dia sebagai ASN seharusnya menerima bahwa mutasi hal wajar untuk rotasi dan penyegaran. Tapi, ada data mutasi yang dirasa kurang sesuai, tetapi keputusannya ada di tangan bupati. “Hak prerogratif bupati,” ujarnya ditemui usai rapat.

Baca juga: Empat Laga, Persela Empat Kali Seri

Selain komisi C DPRD dan disdik, pengaduan perwakilan K3S ini juga dihadiri dewan pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP Aan Syahbana mengatakan, proses mutasi dilakukan kemarin ada usulan dari OPD terkait, salah satunya disdik.

Selanjutnya dipertimbangkan oleh tim penilai, dan disampaikan ke bupati untuk menyempurnakan. “Namun, pada mutasi 190 lalu tidak terdapat proses konsultasi dengan pihak yang mengusulkan. Biasanya dilakukan konsultasi,” jelasnya saat rapat di DPRD kemarin.

Dewan Pendidikan memastikan dari total 193 kasek dimutasi, ada 159 mutasinya tergolong ekstrem. Yakni, mutasi lintas kecamatan dengan jarak cukup jauh. Berkisar 30 hingga 60 kilometer (km) dari rumah. ‘’Kalau saya amati ada 159 kepala sekolah yang terkena mutasi ekstrem,’’ ujar anggota Dewan Pendidikan Khuzaini.

Khuzaini mencontohkan, salah satu kepala SDN di Kecamatan Sugihwaras dimutasi ke SDN di Kecamatan Kasiman. Padahal, kepala sekolah itu cukup berprestasi. Sehingga, patut diberikan reward. ‘’Ada juga kepala sekolah berprestasi yang dimutasi di sekolah pinggiran yang siswanya hanya lima anak,’’ tuturnya.

Menurut dia, mutasi kepala SD 12 Maret lalu mencetak sejarah. Selama ini tidak ada mutasi kepala SD lintas kecamatan. Sehingga, tidak terlalu jauh dari rumah. Mutasi yang jauh ini juga menimbulkan masalah baru. Sebagian besar kepala sekolah merangkap tugas sebagai kepala di SDN lain. Pindahnya membuat rangkap jabatan itu gugur. Sehingga menimbulkan masalah baru. Misalnya, telatnya pencairan BOS karena tidak ada kepala sekolah. ‘’Juga masalah-masalah administrasi yang lain karena rata-rata mereka rangkap jabatan,’’ jelasnya.

Menurut Khuzaini, mutasi memang diperlukan. Namun, juga harus mempertimbangan berbagai hal. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan me ngatakan, pertemuan dilakukan untuk menjawab kega duhan sejak mutasi. Ini bagian menjawab keluhan publik. Namun, lembaga DPRD punya prosedur untuk pengaduan, butuh waktu, sehingga terkesan lama. “Segera ada tidak lanjut dari aspirasi ini,” ungkapnya.

Afan menjelaskan dari pendapat PGRI dan dewan pendidikan ada evaluasi atau kajian ulang terkait proses mutasi. Perlu ada peninjuan ulang dan revisi SK kembali. Proses evaluasi terhadap SK yang sudah keluar dengan mempertimbangan jarak tempuh, kondisi kesehatan maupun proses adaptasi. “Semua serba mungkin, SK bisa dianulir dengan SK baru,” tutur politikus Demokrat itu. (irv)

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news