alexametrics
Selasa, 13 Apr 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Tunjangan Perumahan DPRD Naik

Akademisi Nilai Momentum Kenaikan Tak Tepat

31 Maret 2021, 16: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

LEGISLATIF: Anggota DPRD saat sidang paripurna. Tunjangan perumahan anggota DPRD naik tipis.

LEGISLATIF: Anggota DPRD saat sidang paripurna. Tunjangan perumahan anggota DPRD naik tipis. (NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro – Tunjangan perumahan DPRD Bojonegoro akhirnya mengacu hasil appraisal di Jalan Mastrip. Sehingga tunjangan tempat tinggal para wakil rakyat itu naik. Kenaikan itu sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD.

Kenaikan tunjangan saat pandemi itu dinilai kurang tepat. Sehingga, dituntut meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat. Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Bojonegoro Farid Naqib mengatakan, berdasarkan hasil appraisal Sucofindo di lima jalan protokol, tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD dinyatakan naik.

Dari lima jalan itu pilihannya mengerucut di dua jalan. Yakni, Jalan Mastrip dan Jalan Veteran. ‘’Pilihan akhirnya di dua jalan itu,’’ kata mantan Camat Kota itu. Menurut Farid, Hasil appraisal dua jalan itu adalah yang terendah dibanding jalan lain. Di Jalan Mastrip besaran tunjangan perumahan untuk ketua DPRD adalah Rp 22,1 juta, wakil ketua Rp 16,6 juta, dan anggota Rp 10,7 juta.

Baca juga: 20 Tahun Lalu, Helikopter TNI AL Jatuh di Desa Deru

Sedangkan di Jalan Veteran besaran untuk ketua adalah Rp 21,2 juta, dan wakil ketua 16,1 juta, dan anggota Rp 10,3 juta. ‘’Hasilnya sudah kami serahkan ke DPRD,’’ jelasnya.

Dia menjelaskan, di dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD, besaran tunjangan perumahan yang diterima sesuai dengan appraisal di Jalan Mastrip. Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 22,1 juta, wakil ketua Rp 16,6 juta, dan anggota menerima Rp 10,7 juta per bulan.

Tahun lalu tunjangan perumahan untuk ketua DPRD mencapai Rp 20,3 juta, wakil ketua Rp 15,2 juta, dan anggota Rp 10 juta per bulan. Sedangkan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD sebesar Rp 9,8 juta per bulan. Tahun lalu Rp 8,2 juta per bulan.

Ketua DPRD Imam Sholikin membenarkan kenaikan tunjangan itu. Namun, kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi itu bukan keinginan DPRD. Namun, hasil perhitungan atau appraisal. ‘’Hasil appraisal memang naik. Jadi, tunjangan otomatis naik,’’ katanya terpisah.

Imam menambahkan, tahun ini ada lima jalan menjadi acuan appraisal. Namun, yang digunakan Jalan Mastrip. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Tiga jalan lainnya adalah Jalan Gajahmada, Jalan Diponegoro, dan Jalan Panglima Sudirman (Pangsud), pada 2019 -2020 tunjangan perumahan DPRD mengacu di Jalan Pangsud. ‘’Tahun ini nilai appraisal pangsud adalah yang terbesar,’’ jelasnya.

Dekan Fisip Universtas Bojonegoro Rupiarsieh meminta para wakil rakyat meningkatkan kinerjanya. Karena tunjangannya sudah naik. Sehingga, harus dibarengi dengan kinerja yang bagus. ‘’Tugas mereka sebagai wakil rakyat harus benar-benar ditingkatkan,’’ pintanya.

Sebenarnya, lanjutnya, menaikkan tunjangan saat pandemi tidaklah tepat. Idealnya DPRD harus berani menolak kenaikan tunjangan itu. Kemudian lebih banyak menyuarakan agar bantuan-bantuan sosial untuk rakyat miskin diperbanyak. Sehingga, dampak sosial akibat pandemi bisa segera diatasi. ‘’Mereka harus lebih getol membela rakyat. Apalagi pada masa krisis seperti ini,’’ sarannya.

(bj/msu/zim/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news