alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

PBB Nyantol di Aparatur Desa, Nunggak Rp 8 Miliar

23 Februari 2021, 13: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

SENTRA PAJAK: Kawasan perkotaan Bojonegoro ini menjadi titik PBB. Jumlah pendapatan daerah dari PBB masih menunggak tinggi mencapai Rp 8 miliar.

SENTRA PAJAK: Kawasan perkotaan Bojonegoro ini menjadi titik PBB. Jumlah pendapatan daerah dari PBB masih menunggak tinggi mencapai Rp 8 miliar. (NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PPB-P2) masih belum tuntas. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro mencatat masih ada Rp 8 miliar pajak yang nyantol di wajib pajak.

Upaya penagihan hingga kini terus diupayakan. Terutama menuntaskan uang tagihan PBB yang masih nyantol di aparatur desa. DPRD Bojonegoro meminta pemkab membuat strategi baru agar para wajib pajak taat membayar.

Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, permasalahan belum terbayarnya PPB itu beragam. Seperti juga ada pajak yang nyantol di oknum desa. Aparatur desa membantu menagihkan pajak ke wajib pajak. Namun, banyak di antaranya justru uangnya nyantol di desa atau terpakai oleh oknum perangkat.

Menurut Ibnu, permasalahan itu sudah banyak diselesaikan. Hanya sisa beberapa desa masih ada masalah seperti itu. ‘’Desa juga konsisten membayarkan tunggakan itu,’’ jelasnya kemarin. Hingga kini masih ada ratusan desa terdapat wajib pajak menunggak PBB. Totalnya ada Rp 8 miliar. Itu terbagi di hampir semua kecamatan. ‘’Ada 12 kecamatan yang cukup tinggi,’’ ujarnya.

Menurut Ibnu, rerata tunggakan karena pemilik lahan ada di luar kota. Lahan-lahan itu dibiarkan tidak terpakai. Hal itu menyulitkan bapenda, karena tidak bisa menghubungi pemilik lahan. ‘’Itu yang paling banyak,’’ jelasnya.

Jumlah tunggakan pajak senilai Rp 8 miliar itu dari beberapa tahun. Yakni, sejak 2013 lalu. Rata-rata setiap tahun tunggakan PBB mencapai Rp 1 miliar. ‘’Tunggakan ini masih terus kami upayakan,’’ jelasnya.

Tahun lalu pendapatan PBB mencapai Rp 42 miliar. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding targetnya yang hanya Rp 36 miliar. ‘’Tahun ini akan kami maksimalkan. Sehingga, PBB tahun ini bisa melebihi target,’’ jelasnya.

Sementara, itu kasus penyelewengan dana PBB pernah hingga berujung pemidanaan. Soeyono Hadi, oknum ASN di Kecamatan Kapas terbukti korupsi PBB Kecamatan Kapas 2014-2015. Terdakwa vonis pidana penjara selama tiga tahun pada 25 Februari 2020.

Vonis tersebut merupakan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Yakni, banding dengan nomor putusan 1/PID.SUS/TPK/2020/PT SBY membatalkan putusan PN Surabaya dengan nomor 99/Pid. Sus/TPK/2019/PN.Sby.

Selain divonis pidana penjara selama tiga tahun, PT Surabaya menjatuhkan denda sejumlah Rp 150 juta subsider kurungan dua bulan. Pun menghukum terdakwa bayar uang pengganti kerugian negara Rp 346 juta. Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri meminta pemkab mengupayakan agar target PBB tercapai.

Sehingga, pendapatan daerah bisa maksimal. Hal itu tentu akan menyumbang pendapatan yang cukup besar. ‘’Harus ada strategi baru dalam mencapai target itu,’’ jelasnya. Tahun ini target pajak daerah sebesar Rp 99,3 miliar. Tahun lalu realiasi pajak daerah mencapai Rp 117 miliar. 

(bj/rij/gas/zim/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news