alexametrics
Selasa, 02 Mar 2021
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

MK Tolak Gugatan Pilkada, Kans Yes Bro Dilantik Akhir Bulan Ini

18 Februari 2021, 15: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

TINGGAL TUNGGU PELANTIKAN: Cabup Yuhronur Efendi dan Cawabup Abdul Rouf bersama simpatisannya bergembira setelah mendengarkan hasil sidang MK yang menolak permohonan pemohon sengketa Pilkada Lamongan.

TINGGAL TUNGGU PELANTIKAN: Cabup Yuhronur Efendi dan Cawabup Abdul Rouf bersama simpatisannya bergembira setelah mendengarkan hasil sidang MK yang menolak permohonan pemohon sengketa Pilkada Lamongan. (INDRA GUNAWAN/RDR.LMG)

Share this      

Radar Lamongan – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon paslon nomor urut satu pada Pilkada Lamongan, Suhandoyo – Astiti Suwarni kemarin (17/2). ‘’Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,’’ kata majelis hakim Arief Hidayat.

Ketua KPUK Lamongan Mahrus Ali menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut. Nantinya, salinan putusan diserahkan melalui KPU RI, yang ditembuskan ke KPUK Lamongan. ‘’Sambil menunggu salinan putusan. Kita akan mengkoordinasikan mengenai langkah berikutnya mengenai calon terpilih,’’ terang Mahrus.

Berdasarkan aturan, lanjut dia, pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, paslon nomor urut dua, Yuhronur Efendi – Abdul Rouf (Yes Bro), dilaksanakan maksimal lima hari paska turunnya salinan putusan. Hingga kemarin, pihaknya belum bisa menentukan pelaksanaan pleno penetapan. ‘’Tinggal nanti salinan putusannya kapan kita terima,’’ imbuh Mahrus saat dikonfirmasi via ponsel.

Dia menjelaskan, arahan waktu pelantikan sudah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 131/966/ TDA. SE itu tentang pelantikan bupati/ wakil bupati/wali kota/wakil walikota. ‘’Di Lamongan kan sudah diputus oleh MK. Jadi kemungkinan mengacu SE tersebut,’’ ujar Mahrus.

Dia mengatakan, ada sejumlah ketentuan dalam SE tersebut. Di antaranya ketentuan bagi kabupaten/ kota yang akhir masa jabatan bupati/ walikotanya Februari 2021 dan tidak ada sengketa di MK. Juga ketentuan bagi kabupaten/kota yang akhir masa jabatan bupati/walikotanya Februari 2021. Namun, terdapat sengketa perkara di MK yang telah diputus MK pada 15 – 16 Februari dan tidak dilanjutkan sidang berikutnya.

‘’Terhadap daerah tersebut, maka pelantikan dijadwalkan dilakukan oleh gubernur di minggu keempat bulan ini secara virtual, dengan menerapkan protokol kesehatan,’’ tukasnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisioner Bawaslu Lamongan Miftakhul Badar mengapresiasi semua upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan. ‘’Termasuk upaya hukum seperti di MK ini,’’ katanya.

Dia menyatakan, pihaknya tunduk dan patuh setelah pembacaan putusan MK. Semua hasil pengawasan Bawaslu Lamongan, khususnya yang relevan dengan perkara yang dimohonkan, sudah disampaikan seluruhnya. ‘’Setelah pembacaan putusan ini, kami berharap tahapan Pilkada yang belum terlaksana, dapat segera dilaksanakan. Apalagi mengingat jabatan bupati dan wabup Lamongan sebelumnya sudah berakhir,’’ ujarnya.

(bj/yan/ind/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news