alexametrics
Selasa, 02 Mar 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Proses Anjab, TPP PNS Belum Cair

11 Februari 2021, 14: 50: 42 WIB | editor : Nailul Imtihany

PELAYAN RAKYAT: Beberapa PNS saat mengikuti kegiatan di pendapa pemkab. TPP tahun ini belum bisa cair karena proses adanya perda baru.

PELAYAN RAKYAT: Beberapa PNS saat mengikuti kegiatan di pendapa pemkab. TPP tahun ini belum bisa cair karena proses adanya perda baru. (NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegoro harus bersabar menanti tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sebab, TPP belum bisa cair dalam waktu dekat. Adanya perubahan struktur organisasi membuat sejumlah persyaratan pencairannya belum selesai. Diperkirakan tunjangan itu baru cair April mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Mujianto menjelaskan bahwa TPP memang belum cair. Masih proses analisis jabatan (anjab). Itu karena banyak jabatan baru setelah penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Perda itu baru diterapkan 2 Januari lalu. ‘’Sehingga, saat ini proses anjab masih belum selesai,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, awal tahun ini Pemkab Bojonegoro melakukan mutasi besar-besaran. Menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang perangkat daerah. Ada ratusan jabatan dirampingkan. Sehingga, harus dianalisis lagi jabatan untuk menentukan besaran TPP. Proses anjab itu selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Kemenpan dan RB akan menerbitkan rekomendasi anjab itu. ‘’Rekomendasi dari Kemenpan dan RB itu dijadikan dasar untuk membuat regulasi atau perbup yang mengatur besaran TPP,’’ jelasnya.

Muji menjelaskan, TPP tahun ini berubah dibanding tahun lalu. Itu karena ada berbagai perubahan jabatan. Sehingga, banyak PNS TPP mengalami kenaikan. Muji menargetkan akhir bulan ini sudah bisa menapatkan rekomendasi Kemenpan dan RB. Segera dilakukan tahapan selanjutnya, yakni penyusunan perbup menentukan besaran TPP. ‘’Penyusunan itu nantinya akan dilakukan BKPP (badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan). Sedangkan, finalisasi perbup di bagian hukum,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, TPP itu memang belum cair. Pihaknya belum bisa memproses karena ada beberapa persyaratan masih belum selesai. Saat ini berbagai persyaratan itu tengah diproses bagian ortala. Selain itu, penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang belum maksimal juga menjadi salah satu penyebab. Sehingga, pencairan TPP awal tahun ini belum bisa dilakukan.

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news