alexametrics
Jumat, 23 Jul 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Bolehkah Menolak Vaksin Covid-19?

Oleh: dr Alfian Yuniarta

26 Januari 2021, 18: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Bolehkah Menolak Vaksin Covid-19?

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Tuban - Menurut dr Makhyan Jibril, juru bicara Satgas Covid-19 Jatim, kasus aktif tertinggi Covid-19 Jawa Timur bukan di Surabaya Raya atau Malang Raya, melainkan di Kabupaten Tuban.

Karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, pada 14 Januari lalu, pemerintah Indonesia memulai tahap pertama vaksinasi Covid-19. Tuban direncanakan memulai vaksinasi pada Februari mendatang.

Tak sedikit masyarakat yang meragukan, bahkan menolak vaksin dengan berbagai alasan. Salah satunya dibenturkan dengan HAM (hak asasi manusia). Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah, memunculkan ke lompok antivaksin. Kelompok masyarakat ini berpedoman my body is my choice.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Lamongan Dimulai Besok, Forkopimda Didahulukan

Bahkan, dalam proses pembenaran opininya merujuk beberapa pasal dari undang-undang. Pentingnya program vaksinasi ini tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan, salah satu tujuan nasional dari Negara Republik Indonesai adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Hal tersebut dimaknai negara berupaya melindungi warga negara dari Covid-19 melalui pemberian vaksin. Serta negara memajukan kesejahteraan umum bagi warga negara dengan cara pemberantasan Covid-19 melalui pemberian vaksin.

Pasal 28h ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Isi pasal ini bisa dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dimaksud adalah vaksin. Dengan demikian, mereka bisa terlindungi dan terbebas dari Covid-19 yang muaranya pada kehidupan yang sejahtera.

Jadi mendapatkan vaksin adalah hak setiap warga negara. Warga juga berhak menolak. Tapi, tunggu dulu! Dalam pasal 28 j ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di dalam hak seorang warga negara pasti berdampingan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara itu sendiri.

Penjelasan alinea di atas adalah setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Dan, yang menjaga hak kita agar tidak terusik adalah kewajiban orang lain untuk tidak mengganggu hak hidup kita. Begitu pula sebaliknya. Dengan kita menerima vaksin, maka kita mendapatkan hak kita untuk hidup dan melindungi hak asasi orang lain untuk hidup dengan layak pula. Hal ini karena virus Covid-19 sangat mudah menular dari satu orang ke orang lain melalui droplet air liur kita. Dengan memegang benda yang terdapat droplet air liur yang berisikan virus Covid-19, setelah itu memegang mulut atau hidung saja virus sudah masuk ke orang lain.

Menurut Prof Dr Otto Hasibuan, mewajibkan warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bukanlah pelanggaran HAM. Sesuai pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan; Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Sekali lagi, pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain. Bukan berarti bebas seenaknya sendiri. Apabila kita menolak untuk diberikan vaksin dalam era pandemi Covid-19 ini, sama saja kita melanggar hak asasi orang lain. Mengutip pasal 10 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan, Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Dasar hukumnya pun jelas dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Disebutkan, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Serta pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ke karantinaan Kesehatan; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Mayarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

Undang-undang tersebut bisa menjadi dasar kekuatan hukum untuk mengatur masyarakat dalam masa pandemi ini agar tidak menolak pemberian vaksin. Jadi kita tidak dapat menolak pemberian vaksin. Menolak sama saja dengan melanggar hak asasi orang lain serta menghalangi program pemerintah dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19 ini.

Ada undang-undang yang mengatur serta ada sanksi di dalamnya. Diharapkan masyarakat ikut berperan aktif bersama pemerintah untuk mengakhiri pandemi Covid-19 ini. Salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam pemberian vaksin Covid-19.

Tidak lupa saya ingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) secara disiplin untuk tetap hidup sehat sampai masa pandemi ini berakhir. Saya juga berharap agar pemerintah tetap konsisten dalam memberikan perlin dungan kepada seluruh warga negara Indonesia melalui pemberian vaksin Covid-19 dengan kualitas yang aman, bermutu, serta mudah didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat tetap terlindungi dari Covid-19 serta tidak ada efek buruk di kemudian hari. Tak kalah pentingnya melakukan edukasi secara lengkap dan jelas mengenai vaksin Covid-19 yang akan diterima oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Kesehatan. Disebutkan, Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

(bj/ds/yud/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news