alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Kejari Hentikan Lidik Dugaan Korupsi Porprov 2019

Inspektorat Akan Bahas Sanksi Administrasi

13 Januari 2021, 16: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Kejari Hentikan Lidik Dugaan Korupsi Porprov 2019

Share this      

Radar Bojonegoro - Penyelidikan dugaan korupsi anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bojonegoro 2019 akhirnya berhenti. Tim jaksa penyelidik kejaksaan negeri (kejari) setempat tidak menemukan pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian negara.

Penyelidikan dilakukan kejari sejak September 2020 itu hanya menemukan pelanggaran administrasi. “Penyelidikannya (kasus dugaan korupsi anggaran Porprov 2019) sudah berhenti Desember lalu,” kata Kepala Kejari Bojonegoro Sutikno kemarin (12/1).

Jaksa penyelidik kasus tersebut telah memeriksa beberapa nama. Salah satunya Ketua Panitia Porprov Bojonegoro 2019 Dandi Suprayitno. Juga jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro.

Sutikno memastikan, Dandi tidak melakukan pengembalian uang kerugian negara, karena memang tidak ditemukan penyelewengan anggaran mengakibatkan kerugian negara. “Tidak ada pengembalian uang kerugian negara. Karena sudah ada kuitansi pengembalian uang sebelumnya, tapi ada catatan-catatan yang kami nilai tergolong pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Sehingga, hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Bojonegoro untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Dandi Suprayitno selaku Ketua Panitia Porprov 2019 kemungkinan bisa dijatuhi sanksi administrasi oleh inspektorat.

“Karena itu, kami serahkan hasil penyelidikan kami ke APIP inspektorat agar nantinya bisa diberikan sanksi administrasi. Terkait jenis sanksinya, kami serahkan kepada APIP,” ujar Sutikno.

Perlu diketahui, tim jaksa penyelidik meminta keterangan kepada Dandi Suprayitno selaku Ketua Panitia Porprov Bojonegoro 2019 pada 10 September 2020. Dandi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Bojonegoro. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Dandi Suprayitno belum bisa dikonfirmasi. Terpisah, Inspektur Bojonegoro Teguh Prihandono membenarkan, pihaknya telah menerima berkas hasil penyelidikan Dandi Suprayitno.

Adapun yang berhak memberikan sanksi administrasi ialah atasan sesuai tingkat eselonnya. Dandi Suprayitno merupakan eselon II, jadi yang berhak memberikan sanksi administrasi eselon I yaitu sekretaris daerah (sekda). “Tapi sebelum itu perlu dibahas serta dirapatkan terkait sanksi administrasinya bersama dengan sekda, BKPP (badan kepegawaian pendidikan pelatihan), serta inspektorat,” jelasnya.

Namun, hingga saat ini belum terealisasi rapat membahas sanksi administrasi tersebut. Karena BKPP dan Sekda masih sibuk. Sedangkan, inspektorat tidak bisa memutuskan sendiri sanksi administrasi tersebut. “Peran inspektorat hanya membantu sekda. Jadi, kami menunggu kesiapan BKPP selaku leading sector sekaligus sekda untuk membahas hal tersebut,” jelasnya.

(bj/rij/gas/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia