alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

APBD Belum Bisa Diserap, ASN dan Dewan Belum Gajian

11 Januari 2021, 12: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

APBD Belum Bisa Diserap, ASN dan Dewan Belum Gajian

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Semua aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro serta DPRD belum menerima gaji Januari ini. Karena, mulai tahun ini serapan APBD harus dengan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Karena masih perdana, sistem itu belum berjalan lancar. Dampaknya, anggaran masih belum bisa diserap. Tentu sejumlah kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) belum bisa berjalan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah menjelaskan, belum cairnya anggaran itu karena penerapan aplikasi baru SIPD belum berjalan lancar. Sehingga, anggaran kegiatan dan gaji belum bisa dicairkan.

Namun, itu tidak hanya terjadi di Bojonegoro. Melainkan juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia yang mulai menerapkan anggaran aplikasi SIPD. ‘’Aplikasi itu baru dan harus diteapkan di seluruh daerah di Indonesia,’’ katanya kemarin (10/1).

Belum cairnya anggaran itu membuat pemkab dan DPRD resah. Sebab, sejumlah kegiatan belum bisa dilaksanakan. Mulai anggaran makan dan minum (mamin) di OPD hingga kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD masih mandek. BPKAD sudah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait hal itu. Sesuai arahannya, untuk sementara anggaran akan dicairkan dengan sistem lama. Yakni, sistem informasi manajemen daerah (Simda). ‘’Sekarang sedang dalam proses pelaksanaan,’’ jelasnya.

Ketua DPRD Imam Sholikin menuturkan, penerapan anggaran di aplikasi SIPD adalah intruksi langsung dari presiden. Dengan aplikasi itu penganggaran akan lebih terencana dan bagus. Namun, sistem itu masih belum siap. Sehingga, anggaran belum bisa diserap. ‘’Tidak hanya gaji, tapi semua kegiatan tertunda,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, saat pembahasan RAPBD 2021 lalu disepakati antara badan anggaran (banggar) DPRD dan tim anggaran pemkab untuk menerapkan SIPD. Sehingga, anggaran tahun ini dimasukkan SIPD. Sebenarnya masih ada sejumlah daerah lain yang menerapkan Simda. Sehingga, daerah yang belum menerapkan itu bisa mencairkan anggaran. ‘’Mereka sebelumnya mengaku belum siap menerapkan SIPD, ternyata malah bisa cair duluan,’’ tutur politikus PKB itu.

Pemkab sudah berupaya mengubah pencairan dari SIPD ke Simda lagi. Namun, untuk mengubah itu tidak mudah. Sebab, sejak awal memang sudah dimasukkan SIPD. ‘’Hingga saat ini masih belum dipastikan kapan cair. Katanya minggu depan, saat ini sudah minggu depan,’’ selorohnya.

Tidak hanya gaji, para anggota DPRD juga tidak bisa mencairkan anggaran kunjungan kerja (kunker). Sehingga, mereka mengubah jadwal bulan ini. ‘’Terpaksa mengubah jadwal karena belum bisa kunker,’’ jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, belum cairnya anggaran ini akan menghambat pelaksanaan program. Karena itu, pemkab harus segera berkoordinasi dengan pusat terkait pencairan anggaran ini. ‘’Harus segera dicari solusinya. Kasihan ASN yang hingga pertengahan bulan belum menerima gaji,’’tuturnya.

(bj/msu/zim/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia