alexametrics
Senin, 25 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

Minta Tak Ada Pengangkatan GTT/PTT Lagi

09 Januari 2021, 17: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Minta Tak Ada Pengangkatan GTT/PTT Lagi

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Lamongan - Jumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan terus berkurang. Tahun ini, terdata 3.351 orang, berkurang 491 tenaga dari jumlah sebelumnya, 3.842 orang.

“Setiap tahun jumlahnya memang berkurang dan kita sudah menghimbau agar tidak melakukan pengangkatan lagi. Kaitannya dengan kesejahteraan,” kata Kepala Disdik Lamongan Adi Suwito kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Berkurangnya GTT/PTT itu disebabkan banyak faktor. Di antaranya, ada yang diangkat PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pensiun, dan meninggal dunia.

Menurut Adi, GTT/PTT digaji dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nilai gaji disesuaikan kemampuan masing-masing lembaga. Selain itu, GTT/PTT mendapatkan insentif dari pemkab setempat.

Adi menuturkan, dengan beban kerja yang besar, nilai insentif tidak sebanding. Dia memastikan dinas terus berusaha agar kesejahteraan para GTT/PTT ini bisa dipenuhi. Adi meminta mereka memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Tujuannya, memudahkan mereka untuk mengakses informasi dan bantuan dari pusat. Dia mencontohkan selama pandemi. GTT/PTT yang lolos verifikasi pusat bisa menerima bantuan transportasi dan subsidi upah. Nilainya hampir Rp 1,2 juta untuk masing-masing guru.

“Kalau masalah verifi kasi penentunya pusat. Tapi semua GTT/PTT sudah kita usulkan. Baru sekitar 350 yang mendapat subsidi upah,” jelasnya. Terkait rencana perekrutan PPPK, Adi berharap bisa dimanfaatkan GTT/PTT. Dia meminta semuanya melengkapi berkas persyaratannya dan memersiapkan diri.

Adi menambahkan, dirinya sudah mengimbau kepada lembaga pendidikan agar tidak merekrut pegawai baru. Karena kebutuhannya mendesak, akhirnya ada perekrutan dengan konsekuensi kesepakatan, khususnya masalah gaji. Sebab, mereka yang tidak memiliki NUPTK tidak diperbolehkan mengambil gaji dari dana BOS.

Selain itu, mereka tidak bisa menerima TPP yang dialokasikan dinas. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Lamongan Sri Yuliarsih mengatakan, GTT/ PTT SMA/SMK terdata 491 orang. Mereka mendapatkan gaji dari provinsi. Selain itu, lembaga bisa menambah dengan menganggarkan sendiri. “Kita hanya verifikasi data. Sebab beberapa GTT/PTT sudah jadi PNS/PPPK,” tuturnya.

(bj/rka/yan/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia