alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Tak Jadi PSBB, Pembatasan Kegiatan dan Jam Malam Diperketat

09 Januari 2021, 10: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Tak Jadi PSBB, Pembatasan Kegiatan dan Jam Malam Diperketat

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro memutuskan tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagai gantinya, pemkab memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Yakni, memperketat operasi yustisi dan jam malam di sejumlah kecamatan. Terutama kecamatan dengan kasus aktifnya mencapai 10 orang.

Keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi (rakor) dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di pendapa kemarin (8/1).

Selain jam malam, juga menerapkan work from home (WFH), hingga restoran dan pedagang kaki lima (PKL) akan dibatasi buka hingga pukul 20.00. Penerapan hanya 70 persen aparatur sipil negara (ASN) yang mengantor. Hingga arus penumpang akan dipantau lebih intens.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menuturkan, kabupaten yang dipimpinnya sempat masuk zona merah sebaran Covid-19. Namun, sejak Kamis (7/1) sudah berubah menjadi oranye. Sehingga, untuk menerapkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PSBB, diperlukan rapat koordinasi bersama OPD dan forkopimda. ‘’Kami rapatkan dulu. Tadi, kami minta dinkes untuk presentasi. Posisi Bojonegoro sudah baik,’’ jelasnya usai rapat.

Dari situ, diputuskan Bojo negoro tidak menerapkan PSBB. Namun, akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pembahasan itu sebenarnya sudah dilakukan saat ini. Salah satunya memberlakukan jam malam hingga pukul 20.00 dan operasi yustisi. Pengetatan jam malam dan operasi yustisi akan diperlebar.

Sebelumnya, hanya diberlakukan di beberapa kecamatan saja. Yakni, Bojonegoro Kota, Kapas, Balen, Dander, dan Trucuk. Saat ini jam malam dan operasi yustisi akan diberlakukan menyeluruh. Terutama kecamatan dengan angka positif aktifnya mencapai 10 orang. Para ASN juga akan menjalani kerja dari rumah atau WFH maksimal 70 persen.

Bu Anna meminta OPD berkoordinasi dengan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) terkait hal itu. Sehingga, bisa diketahui beban kerja yang dibutuhkan. ‘’ASN juga akan dirapid antigen,’’ jelasnya. Saat ini, seluruh puskesmas sudah melayani rapid antigen. Warga Bojonegoro yang membutuhkan rapid antigen bisa ke puskesmas. Tentunya, bagi masyarakat membutuhkanya untuk keperluan tertentu. ‘’Yang tidak ada keperluan ya ngapain rapid antigen,’’ tuturnya.

Kepala Satpol PP Bojonegoro Arif Nanang mengatakan, selama ini pemkab sudah menerapkan pembatasan dengan cukup ketat. Yakni, memperlakukan jam malam, WFH, dan operasi yustisi. Saat ini semua itu akan diperketat lagi. Di antaranya, kegiatan perkantoran akan diberlakukan WFH hingga 70 persen. Kemudian, tempat ibadah akan diisi maksimal 50 persen kuota. Itu untuk menerapkan jaga jarak saat ibadah. ‘’Masih banyak di desa-desa tempat ibadah yang terisi penuh,’’ jelasnya.

Restoran dan PKL akan dibatasi buka hingga pukul 20.00. Arus keluar masuk barang kebutuhan pokok masih bisa seratus persen. Tapi, dengan aturan lebih ketat. Proyek konstruksi juga bisa dilaksanakan 100 persen. ‘’Untuk keterisian transportasi umum kami akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan,’’ jelasnya.

Kapolres Bojonegoro AKBP Eva Guna Pandia mengatakan, salah satu pencegahan penyebaran Covid-19 dengan kesadaran masyarakat dalam menerapan protokol kesehatan. ‘’Kami berharap masyarakat tetap aktif menerapkan protokol kesehatan itu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Kapolres, kepolisian sudah membentuk kampung tangguh menanggulangi Covid-19 di desa-desa. Program itu akan kembali dihidupkan agar pembatasan kegiatan masyarakat bisa juga dilaksanakan di desa-desa. 

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia