alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Pilkades 2022, Calon Tak Harus dari Desa Setempat

Pengawas Pilkades Tugasnya Mirip Bawaslu

29 Desember 2020, 17: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Pilkades 2022, Calon Tak Harus dari Desa Setempat

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Pemilihan kepala desa (pilkades) 2022 mendatang bakal berbeda dari sebelumnya. Selain panitia, juga akan dibentuk pengawas pilkades. Tugasnya mirip badan pengawas pemilu (bawaslu) saat pilkada.

Pembentukan pengawas pilkades itu setelah Pemkab Bojonegoro dan DPRD mengesahkan peraturan daerah (perda) perubahan tentang kepala desa yang baru kemarin (28/12). Pengawas pilkades akan bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran selama proses pilkades. Baik dilakukan calon kades maupun panitia pilkades.

Pengawas pilkades nantinya dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Pengawas pilkades bertugas mengawasi semua tahapan pelaksanaan pilkades. Mulai penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara.

‘’Dibentuknya pengawas pilkades itu agar pengawasan bisa berjalan maksimal,’’ ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito kemarin. Selama ini, pengawasan pilkades dijalankan oleh panitia. Hal itu dinilai kurang maksimal. Panitia pilkades juga harus diawasi. Sebab, tidak jarang panitia juga melakukan pelanggaran.

Adanya pangawas pilkades tentu pengawasan akan maksimal. Masalah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkades juga kerap terjadi. Misalnya, ada warga belum masuk DPT. Itu bisa diadukan ke pengawas pilkades. Pengawas kemudian akan mengklarifikasi ke panitia. ‘’Selama ini hal seperti itu diadukan ke panitia,’’ jelasnya.

Namun, Djoko tidak menyebutkan detail jumlah pangawas pilkades itu. Dia memperkirakan jumlahnya antara tiga sampai lima orang. Mereka adalah masyarakat desa setempat. ‘’Seingat saya ganjil jumlahnya,’’ jelasnya.

Selain adanya pengawas pilkades, perda perubahan tentang kepala desa ini juga mengatur tentang syarat calon kades. Pada perda sebelum perubahan, syarat kepala desa harus warga setempat. Namun, pada perda perubahan ini semua warga negara Indonesia (WNI) bisa mencalonkan pada setiap pilkades di Bojonegoro. ‘’Jadi, setiap WNI bisa mencalonkan diri sebagai kades,’’ terangnya.

Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno menjelaskan, perda tentang kepala desa ini memang perubahan tentang Perda Nomor 13 Tahun 2015. Berbagai hal tentang pemilihan kepala desa mengalami perubahan di perda perubahan ini. Dan menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang baru.

‘’Tentang adanya pengawas pilkades itu diatur pada pasal 10. Dalam perda dijelaskan tugas dan wewenang pengawas pilkades,’’ jelasnya.

Selain itu, ada sejumlah perubahan lainnya. Misalnya, tentang calon kades terpilih yang terjerat hukum. Pada perda itu disebutkan, calon kades terpilih terjerat masalah hukum bisa dilantik lebih dulu.

Setelah itu, proses hukumnya bisa dilanjutkan. Selain perda tentang kepala desa, DPRD dan pemkab juga menge sahkan tiga perda lainnya. Yakni, perda tentang BUMDes, perda tentang disabilitas, dan perda tentang ketenagakerjaan.

‘’Perda yang sudah disahkan itu belum ada nomornya. Baru direvisi oleh gubernur. Setelah itu baru dimintakan register nomor ke pemerintah provinsi lagi,’’ jelas politikus PKB itu.

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news