alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

Kapan UMK Baru 2021 Mulai Diterapkan?

01 Desember 2020, 18: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Kapan UMK Baru 2021 Mulai Diterapkan?

Share this      

Radar Lamongan – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan belum bisa memastikan ada tidaknya penangguhan terhadap perusahaan dalam penerapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun depan. Meskipun, Undang - Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau omnibus law telah mengatur ketentuan tersebut.

‘’Jadi dalam UU Ciptaker itu tidak ada penangguhan dan harus diterapkan oleh seluruh perusahaan,’’ tutur Kepala Disnakertrans Lamongan Hamdani Azhari kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (30/11).

Namun, lanjut dia, pandemi covid-19 masih berdampak pada sebagian besar perusahaan. Dia belum mengetahui apakah dari pemerintah pusat nantinya ada pengecualian bagi perusahaan yang terdampak covid-19.

‘’Kita masih menunggu jelasnya apakah bisa mengajukan penangguhan atau tidak bagi perusahaan yang tidak mampu. Entah itu berupa peraturan pemerintah (PP) atau yang lainnya,’’ ujar Dani.

Seperti diberitakan, Gubernur Jatim sudah menetapkan besaran UMK Lamongan tahun depan Rp 2.488.724 per bulan. UMK tahun depan itu lebih tinggi dibandingkan tahun ini Rp 2.423.724 per bulan. ‘’Pengawasannya disamping dari provinsi, (nanti) juga dari kita,’’ tutur Dani, sapaan akrab Hamdani Azhari.

Besaran UMK tahun depan sebenarnya di bawah besaran usulan dari Dewan Pengupahan Lamongan Rp 2.544.910 per bulan. ‘’Jadi perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan UMK itu, ya nanti dapat teguran. Kemudian harus dilaksanakan, kalau tidak akan terkena sanksi,’’ ujar Dani saat dikonfirmasi via ponsel.

Dia mengklaim sudah menyampaikan penetapan besaran UMK dan adanya kebijakan dari UU Ciptaker itu. Sebanyak 70 perusahaan dan 30 perwakilan buruh diundang. ‘’Tapi hasil koordinasi dengan Provinsi Jatim, katanya disuruh menunggu kebijakan dari pusat. Sekarang di Provinsi Jatim juga ada rapat antara dewan pengupahan provinsi, APINDO, dan serikat pekerja,’’ katanya.

(bj/yan/ind/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia