alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Sanksi Tegas Menanti Bagi PNS yang Tak Netral

01 Desember 2020, 17: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

WUJUDKAN PILKADA BERKUALITAS: Bupati Tuban Fathul Huda bersama Bawaslu menandatangani komitmen kerja sama dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada Tuban 2020.

WUJUDKAN PILKADA BERKUALITAS: Bupati Tuban Fathul Huda bersama Bawaslu menandatangani komitmen kerja sama dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada Tuban 2020. (ISTIMEWA/RDR.TBN)

Share this      

Radar Tuban – Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember mendatang, bupati Fathul Huda kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tuban untuk bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ditegaskan bupati, inde pendensi ASN adalah perwujudan dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena itu, kata bupati dua periode tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dalam menjaga netralitas ASN. Mulai dari sanksi peringatan, pembinaan, hingga pemecatan.

‘’Ini (netralitas ASN, Red) berlaku untuk semua pegawai. Untuk itu, semua ASN harus mematuhi aturan yang berlaku,’’ tegas dia. Diungkapkan bupati, PNS memang memiliki hak politik untuk memilih. Namun, sebagai pegawai pemerintah, PNS memiliki kode etik yang harus dijaga selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Dan, salah satu kode etik tersebut adalah sikap independensi dan netralitas. Tidak ikut-ikutan dalam kampanye maupun dukung mendukung pasangan calon (paslon). Lebih lanjut mustasyar PCNU Tuban itu menyatakan, langkah tegas dalam menjaga independensi ASN itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, tanpa memanfaatkan posisi jabatan di pemerintahan.

Sebab, posisi maupun jabatan yang diterima PNS bukanlah pemberian bupati. Melainkan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas. ‘’Tugas ASN adalah mendukung pilkada yang berkualitas, sehingga akan terpilih pemimpin yang berkompeten,’’ tegasnya.

Masih dikatakan bupati, di era yang serba digital ini, yang paling ditekankan adalah menjaga sikap dan bijaksana dalam bermedia sosial. ‘’ASN harus menjadi uswah dalam bermedia sosial yang baik dan bijaksana,’’ tuturnya.

Soal pilihan, mantan ketua PCNU Tuban itu mengimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati nurani yang berdasarkan pertimbangan logis, seperti kecakapan dan kemampuan dalam memimpin, bukan berdasarkan politik uang.

Untuk mewujudkan cita-cita pilkada yang berkualitas, Pemkab Tuban bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menan datangani perjanjian kerja sama terkait pengawasan netralitas ASN pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani bupati Fathul Huda dan Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi pada Jumat (27/11).

(bj/ds/tok/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia