alexametrics
Selasa, 26 Jan 2021
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

BUMD Belum Sehat, Sulit Lepas Ketergantungan Dana Transfer

01 Desember 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

BUMD Belum Sehat, Sulit Lepas Ketergantungan Dana Transfer

(NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro diminta mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, perusahaan-perusahaan milik pemkab itu kinerjanya melempem. Belum maksimal menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, ada yang sama sekali tidak bisa setor PAD.

‘’Saya rasa BUMD masih belum maksimal menghasilkan PAD. Harus ada evaluasi,’’ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sigit Kushariyanto kemarin. Menurut Sigit, BUMD-BUMD itu memiliki potensi cukup bagus. Namun, belum bisa memanfaatkan potensi itu mengembangkan bisnis. Sehingga, kinerja PAD yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Misalnya, adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Menurut Sigit, PT BBS salah satu yang kinerjanya belum maksimal. Bahkan, jenis usaha PT BBS ini belum permanen. Yakni, masih di sektor migas yang belum pasti. Padahal, awal didirikannya adalah untuk ikut pekerjaan kontruksi proyek migas.

‘’Saat ini sama sekali tidak ada pekerjaan kontruksi migas. PT BBS kalah saing dengan perusahaan lain,’’ jelas ketua Fraksi Golkar itu. Selain itu, BUMD perhotelan PT GDK juga demikian. Hotel GDK sama sekali tidak memberikan kontribusi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, hotel BUMD itu belum menunjukan kinerja bakal segera mulai pulih dari kesulitan. ‘’Karena itu, harus ada evaluasi terhadap kinerja BUMD itu,’’ jelasnya.

Ketua Komisi C Mochlasin Afan menambahkan, PAD dari BUMD memang belum maksimal. Bahkan, ada yang tidak setor sama sekali. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan. ‘’Pemkab harus melakukan upaya agar kinerja BUMD lebih maksimal,’’ jelasnya.

Menurut pria juga ketua Fraksi Demokrat itu, meningkatkan PAD salah satu mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Sebab, saat ini ketergantungan dana transfer sangat tinggi. Baik itu berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau dana bagi hasil (DBH).

‘’Dengan meningkatkan PAD, ketergantungan pada dana transfer bisa dikurangi,’’ jelasnya. Menurut dia, APBD yang baik idealnya adalah PAD lebih besar dibanding dana transfer. Sehingga, daerah itu bisa menjadi semakin maju.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, hingga kini memang belum semua BUMD setor laba ke pemkab. Sebagian ada yang akan disetorkan tahun depan. Yakni, PT ADS besarannya mencapai Rp 122 miliar akan disetorkan tahun depan. PT BBS labanya juga disetorkan tahun depan.

‘’Yang sudah setor saat ini adalah BPR sebanyak Rp 5,6 miliar,’’ jelasnya. Ibnu menambahkan, laba disetorkan saat ini adalah hasil kinerja 2019. Sedangkan, laba tahun ini akan disetorkan tahun depan.

(bj/rij/zim/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia