alexametrics
Jumat, 27 Nov 2020
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Guru Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Peserta Jamsostek

21 November 2020, 16: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Guru Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Peserta Jamsostek

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Tuban – Berbeda dengan karyawan swasta, bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru non-PNS tidak wajib memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Dalam data Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban tercatat 2.980 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang mengabdi di SD dan SMP.

Jika syarat memiliki Jamsostek diwajibkan, lebih dari 2.000 guru dan tenaga honorer disdik dipastikan tak mendapat BSU. Sebab, belum satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai pe serta Jamsostek. Kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten/kota lain. Atas pertimbangan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mewajibkan syarat kepemilikan Jamsostek.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Disdik Tuban Nur Khamid mengatakan, mekanisme pencairan BSU sepenuhnya kewenangan Kemendikbud. Pemkab maupun disdik, kata dia, tidak memiliki wewenang apa pun. Nur Khamid berharap, BSU untuk guru non-PNS yang rencananya dicairkan bulan ini bermanfaat bagi para pendidik.

Perlu diketahui, Kemendikbud menyiapkan subsidi gaji guru non-PNS. Besarnya Rp 1,8 juta per penerima untuk pencairan tiga bulan sekaligus. Dana tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Jika seluruh PTK yang terdata mendapat BSU, dana yang terserap sebesar Rp 5,3 miliar.

Mantan sekretaris Disdik Tuban itu menjelaskan, jumlah GTT dan PTT di Tuban cukup besar. Sebagian dari mereka mendapat honor dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selebihnya honor dari bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas). Besarnya honor beragam, sesuai dengan masa kerja. Paling sedikit Rp 700 ribu per bulan.

‘’Honor mereka terus kami sesuaikan dengan masa kerja,’’ terang dia. Mantan kepala SMAN 1 Soko itu menegaskan, seluruh GTT dan PTT belum memiliki Jamsostek. Sebab, gaji mereka masih belum cukup untuk membayar iuran bulanan. Namun, pemkab perlahan menaikkan gaji para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

‘’Honor mereka perlahan terus dinaikkan agar ke depan bisa terkaver BPJS Kesehatan dan BPJS Kenagakerjaan,’’ tegasnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tuban Sonny Alonsye menjelaskan, BSU untuk guru non-PNS memiliki mekanisme yang sama dengan BSU karyawan swasta.

Pencairan dilakukan kementerian langsung ke rekening masing-masing penerima. Bedanya, BSU untuk guru non-PNS tidak memerlukan keikutsertaan peserta Jamsostek. ‘’Pendataan dan pencairan BSU untuk guru non PNS langsung dilakukan Kemendikbud,’’ kata dia.

(bj/ds/yud/ai/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia