alexametrics
Jumat, 27 Nov 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Madrasah Aliyah Akhirnya Dapat Subsidi SPP

Menyusul SMA dan SMK yang Digelontor Pemprov

21 November 2020, 15: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Madrasah Aliyah Akhirnya Dapat Subsidi SPP

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Madrasah aliyah (MA) bakal mendapat gelontoran subsidi SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Layaknya seperti SMA dan SMK yang lebih dulu mendapat bantuan tersebut. Itu menyusul pemprov menggulirkan bantuan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) untuk MA tahun depan.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, program tersebut sedianya sudah dicanangkan sejak tahun lalu.

Namun, yang baru terealisasi pada lembaga SMA dan SMK. Sementara MA belum terealisasi. ‘’Ini sudah ada pedoman pelaksanaannya dari Kanwil Kemenag Jatim,” katanya kemarin (20/11).

Menurut dia, sedianya lembaga MA memang berada di bawah naungan Pemprov Jatim. Sama seperti lembaga SLB, SMA, dan SMK. Sehingga sudah sepatutnya lembaga MA mendapat suntikan bantuan melalui BPOPP. ‘’Baik itu MA negeri dan swasta akan mendapat BPOPP. Jumlah total ada 56 madrasah,” kata pria asal Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas itu.

Menurut Wahid, pencairan BPOPP setiap tiga bulan sekali. Besaran BPOPP akan diterima setiap MA berbeda. Tergantung besaran nilai per siswa dikalikan jumlah siswa di lembaga. Semen tara per siswa setiap bulannya mendapat alokasi sekitar Rp 100 ribu.

‘’Mulai tahun depan pencairannya. Ini kami sudah mulai sosialisasi ke lembaga,” ujar Wahid. Menurut dia, prinsipnya dalam penggunaannya tidak bertabrakan dengan dana BOS reguler dari pemerintah pusat. Sebab, BPOPP peruntukannya menunjang kegiatan operasional madrasah yang belum terkaver BOS reguler.

‘’Tapi basis datanya sama seperti BOS reguler. Melalui education management information system (Emis),” tambahnya. Adanya bantuan BPOPP dari Pemprov Jatim, menurut Wahid, kian membantu meringankan biaya siswa. Seiring sebelumnya lembaga telah mendapat bantuan operasional melalui BOS reguler dari pemerintah pusat dan DAK MA dari pemkab setempat.

‘’Jadi semakin menguatkan kalau madrasah tidak boleh menarik biaya tambahan lagi ke siswa,” tuturnya. Tahun ini, Kantor Kemenag Bojonegoro mendapat dana alokasi khusus (DAK) madrasah dari APBD Bojonegoro sebesar Rp 13,5 miliar. Bantuan hibah ini khusus untuk MA. Pemkab Bojonegoro memberi DAK madrasah sebagai penopang setelah MA tahun ini tidak mendapat BPOPP dari Pemprov Jatim.

(bj/rij/dny/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia