alexametrics
Jumat, 27 Nov 2020
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

DPRD Lamongan Usulkan 4 Raperda, Harus Ada Sanksi Untuk Pelanggar

19 November 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

DPRD Lamongan Usulkan 4 Raperda, Harus Ada Sanksi Untuk Pelanggar

(AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

Share this      

Radar Lamongan – DPRD Lamongan mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (raperda). Yakni, raperda tentang kawasan tanpa rokok, raperda penyelenggaraan pesantren, raperda pelestarian budaya, dan raperda pemberdayaan nelayan kecil. Sementara Pemkab Lamongan mengusulkan dua raperda.

Keduanya, pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang transparansi penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat di Lamongan. Serta, raperda Pencabutan Perda Nomor 29 Tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. ‘’Kami mengapresiasi raperda kawasan tanpa rokok karena selaras dengan komitmen Pemkab Lamongan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat,’’ tutur Bupati Lamongan Fadeli saat rapat paripurna bersama legislatif kemarin (18/11).

Namun, dia menyarankan perlu ada tambahan terhadap raperda tersebut. Di antaranya, seperti pelanggaran lainnya yang terdapat sanksi untuk memberikan efek jera. ‘’Belum ada ketentuan mengenai pendidikan dan ketentuan yang mengatur sanksi untuk perorangan. Berupa sanksi tindak pidana ringan bagi yang melakukan pelanggaran,’’ katanya.

Selain itu, Fadeli menilai jika semua pesantren diperhatikan, maka proses pembelajaran di pesantren akan lebih baik lagi dan melahirkan peserta didik yang berkualitas. ‘’Dan di situlah peran dari raperda penyelenggaraan pesantren usulan dari legislative,’’ ujarnya.

Dia juga mengaku memberikan perhatian terhadap raperda pelestarian budaya pasal 10 huruf b, pasal 11, dan pasal 12. Isinya tentang pembentukan Dewan Pelestarian Budaya Lamongan. ‘’Eksekutif menyambut baik usulan tersebut, mengingat sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum pembentukan dewan yang dimaksud,’’ katanya.

Menurut dia, raperda pemberdayaan nelayan kecil mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup. ‘’Eksekutif mendukung adanya landasan hukum sebagai dasar dari  penyelenggaraan dim aksud,’’ ujar bupati yang menjabat dua periode tersebut.

Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Lamongan memberikan respons positif terhadap dua raperda usulan Pemkab Lamongan. Sebab, dua perda yang dicabut tersebut sudah memiliki landasan hukum peraturan terbaru. ‘’Dengan ini, kami menyetujui raperda pencabutan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2005,’’ tutur juru bicara Fraksi Partai Gerindra Suhartono.

Dia menilai, perda yang disahkan tahun ini sudah mewakili perda lama tersebut. Sehingga, tidak ada dobel aturan dalam konteks persoalan yang masih sama. ‘’Kami menilai Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik sudah mencakup semua dan detail serta tidak menyalahi perundang-undangan,’’ imbuh Suhartono.

Juru Bicara F-Demokrat Sri Setyowati menyatakan, Perda Nomor 29 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi. Sehingga, perlu disetujui  pencabutan atas perda tersebut. ‘’Karena pemerintah telah menyesuaikan dan mengganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019,” katanya. 

(bj/yan/ind/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia