alexametrics
Sabtu, 28 Nov 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Gelombang Pensiun PNS, Tahun Ini Ada 463 Pegawai

17 November 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

KEKURANGAN PEGAWAI: Aktivitas pegawai di lingkup BKPP. Idealnya 11 ribu ASN, namun pemkab hanya miliki 8.547 ASN.

KEKURANGAN PEGAWAI: Aktivitas pegawai di lingkup BKPP. Idealnya 11 ribu ASN, namun pemkab hanya miliki 8.547 ASN. (NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro - Jumlah aparatur sipil negara (ASN) terus berkurang. Jumlah yang pensiun lebih banyak dibanding yang diangkat. Tahun ini ada penambahan 434 orang akan diangkat CPNS. Namun, jumlah yang pensiun lebih banyak. Mencapai 463 pegawai.

Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menga takan, hingga kini ASN masih aktif mencapai 8.547 orang. Jumlah itu terus berkurang setiap tahun karena pensiun. Sedangkan, pengangkatan sejauh ini tidak dilaksanakan setiap tahun. ‘’Setiap bulan selalu ada yang pensiun,’’ ujarnya.

Kekurangan ASN sebenarnya bukan hal baru. Hal itu sudah berlangsung cukup lama. Itu terjadi karena formasi CPNS yang didapatkan tidak banyak. Padahal, kebutuhannya cukup panjang. ‘’Tahun ini formasi kami terima 444. Itu pun ada yang tidak terisi,’’ jelasnya.

Idealnya, lanjut Joko, jumlah ASN kisaran 11 ribuan. Dengan jumlah itu seluruh jabatan yang kosong akan terisi. Tahun depan, lanjut Joko, pihaknya mengu sulkan 1.000 formasi ASN. Terdiri atas CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Hal itu agar kekurangan ASN bisa teratasi.

Kepala BKPP Nur Sujito menjelaskan, selain CPNS renca nanya juga akan ada seleksi PPPK. Namun, hingga kini aturan mengenai PPPK masih belum rampung. Peserta seleksi PPPK dinyatakan lolos tahun lalu hingga kini belum mendapatkan SK. ‘’Masih menunggu regulasi. Banyak yang harus disiapkan,’’ jelasnya.

Mantan kepala badan layanan pengadaan barang dan jasa (BLPBJ) itu menjelaskan, PPPK berbeda dengan CPNS. PPPK memakai sistem kontrak. Mereka akan dikontrak pemkab dalam durasi waktu tertentu. Kontraknya yakni minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang lagi. Perpanjangan kontrak berdasar kinerja. Jika kinerja bagus bisa dilanjutkan, jika buruk bisa dihentikan.

‘’Sama seperti sistem kepegawaian di perusahaan,’’ jelasnya. Para PPPK juga tidak mendapatkan pensiun. Mereka hanya mendapatkan pesangon. Meskipun masa kerjanya 1 tahun mereka tetap mendapatkan pesangon saat berhenti bekerja.

(bj/rij/zim/cho/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia