alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

Baru Pasangan Setia-Negara Kirim Pemberitahuan Kampanye

14 Oktober 2020, 14: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

SUKSESKAN PILKADA: Bawaslu Tuban saat menggelar pakta integritas yang dihadiri semua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

SUKSESKAN PILKADA: Bawaslu Tuban saat menggelar pakta integritas yang dihadiri semua pasangan calon bupati dan wakil bupati. (ZAKKI TAMAMI/RDR.TBN)

Share this      

Radar Tuban - Dua pekan lebih masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban berjalan sejak Sabtu (26/9) lalu. Meski demikian, sampai kemarin (11/10) Bawaslu Tuban mengaku baru mendapatkan tembusan surat pemberitahuan kampanye dari satu pasangan calon (paslon).

“Ada dua surat yang ditembuskan ke Bawaslu. Keduanya dari paslon nomor tiga,” kata Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Tuban, M. Arifin ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (11/10). Salah satunya, pelaksanaan kampanye terbatas dan dialogis di wilayah Kecamatan Rengel lengkap dengan jadwal pelaksanaannya.

Sementara, lanjut dia, untuk paslon nomor 1 dan nomor 2 sampai kemarin belum ada tembusan surat pemberitahuan yang diterima Bawaslu. Disampaikan Bung Petir, sa paan akrab mantan Ketua DPC GMNI Tuban ini, pihaknya berharap semuanya kooperatif untuk segera menyampaikan s urat tembusan kampanye. Sehingga pihaknya pun bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pilkada sehat dan jurdil.

Sebab, kata dia, ketika dalam pelaksa na annya diketahui ada aktivitas kampanye dan belum menyampaikan surat pemberitahuan, tentu hal itu termasuk pelanggaran kampanye, meski pelanggaran administratif. Bagaimana hasil pengawasan selama dua pekan lebih? Menurut dia, belum ada laporan maupun temuan pelanggaran.

Begitu juga dengan kampanye di media sosial belum ada temuan. “Jadi kalau temen-temen peserta (Pilkada Tuban) tidak mela porkan dan tidak memberikan pemberitahuan dan tembusan, maka repot untuk mendeteksi,” tegas dia.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 472/PL.02.4-Kpt/3523/ KPU-Kab/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan tahun 2020, pada bab IV Metode Kampanye huruf E ayat 5 berbunyi petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mencakup sejumlah informasi.

Diantaranya hari, tanggal, tempat dan jam, serta peserta dan lainnya. Fahmi Fikroni, wakil ketua tim pemenangan Khozanah Hidayati-M. Anwar menegaskan sampai saat ini paslonnya belum melakukan kampanye.

“Kita belum memulai kampanye dengan pertemuan terbatas. InsyaAllah baru akan kita mulai pada tanggal 16 Oktober. Sekarang kita baru melakukan silaturrahim ke para tokoh, kiai dan ulama serta kegiatan kegiatan sosial saja,” ungkap ketua Fraksi PKB DPRD Tuban ini.

Senada disampaikan Hartomo, ketua pelaksana kampanye paslon Aditya Halindra FaridzkyRiyadi. Sampai saat ini pihaknya belum menyampaikan surat pem beritahuan kampanye.

“Karena kami masih menunggu usulan dari masing-masing kecamatan yang sampai dengan saat ini masih ada yang belum tuntas. Mungkin sebentar lagi akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Nang Engki Anom Suseno, lawyer Setia-Negara sekaligus mewakili ketua tim kampanye Setiajit-RM Armaya saat dikonfirmasi tak menjelaskan secara gamblang. “Pemberitahuan, bukan izin sebagaimana ketentuan pasal 38 PKPU Nomor 11 Tahun 2020,” jawab dia singkat ketika dikonfirmasi tentang surat pemberitahuan yang telah disampaikan.

(bj/wid/zak/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia