alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Dianggap Menyusahkan, DPR RI Tolak Kartu Tani

Petani Ancam Unjuk Rasa

17 September 2020, 13: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Dianggap Menyusahkan, DPR RI Tolak Kartu Tani

(NURCHOLIS/RDR.BJN)

Share this      

Radar Bojonegoro – Anggota DPR RI mulai turun tangan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dialami petani di Bojonegoro dan sekitarnya. Terutama penerapan kartu tani per 1 September lalu, dianggap menyusahkan petani dan merugikan kios. Padahal, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani sangat mendesak. Keresahan itu, memicu petani di Kecamatan Padangan mengancam akan menggelar unjuk rasa, agar pembelian pupuk tak dipersulit.

Anggota Komisi IV DPR RI Farida Hidayati mengatakan, telah menolak pemberlakuan kartu tani bagi petani untuk membeli pupuk subsidi. Hal itu juga telah disampaikan ketika rapat kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Agustus lalu. Penolakan itu sudah masuk dalam kesimpulan, karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Komisi IV DPR RI. Sehingga, pemberlakuannya masih menunggu kajian lebih lanjut.

Agar aturan ini tidak memberatkan para petani, dan merugikan kios. ‘’Intinya aturan itu ditunda dan belum berlaku,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (16/9). Farida menuturkan, penerepan aturan kartu tani masih jauh dari kata siap. Sehingga jangan dipaksakan untuk diterapkan, sebelum seluruh alat perangkatnya disiapkan. Untuk mengatsi persoalan tersebut, akan membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk mengkaji pupuk bersubsidi dengan kartu tani itu.

‘’Tapi kami sampai sekarang belum tahu. Bisa di Januari atau mungkin kapan,” tandasnya. Pembelian secara manual, kata Farida, juga memunculkan polemik. Sebab, terdapat edaran aturan dari Kementan, tentang kios menjual pupuk bersubsidi tanpa kartu tani, pengelola kios harus menanggung selisih harga antara pupuk subsidi dengan normal.

‘’Kalau melakukan pembelian secara manual, juga merugikan kios. Jadi saya rasa kios untuk saat ini pun tidak berani menjual kalau tidak ada kartu taninya,” tandas anggota DPR RI dari Dapil Bojonegoro-Tuban itu. Farida mengaku kemarin berencana menggelar rapat dengan pihak PT Pupuk Indonesia. Namun, ditunda minggu depan. Sebab, salah satu BUMN itu meminta waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

‘’Jadi akhirnya kami kasih waktu minggu depan. Kita tunggu kejelasannya dalam seminggu ini,” tutur perempuan akrab disapa Rere itu. Kepala Desa Nguken, Kecamatan Padangan Arif Saifudin dikonfirmasi terpisah mengatakan, seluruh petani di desanya telah mengajukan data untuk dibuatkan rekomendasi pembelian secara manual, sejak Senin (14/9) lalu. Namun hingga kemarin belum mendapatkan kepastian informasi tentang waktu pembelian pupuk.

‘’Kami akan tunggu dalam seminggu ini. Misal tidak kunjung turun, terpaksa kami akan menggelar aksi damai ke UPT pertanian dan KUD setempat,” katanya via ponsel. Arif mengaku telah menyampaikan rencana ini ke aparat keamanan setempat. Berjanji dan memastikan aksi tersebut akan berlangsung damai serta aman, dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

‘’Intinya kami hanya ingin menyampaikan keluh kesah. Karena pupuk ini menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya. Menurut Arif, dalam rekomendasi itu, kebutuhan pupuk bagi seluruh petani di desanya sekitar 12-15 ton. Saat ini para petani di wilayahnya sedang memasuki tanam padi di musim pertama.

‘’Kami berharap ada solusi agar pupuk bersubsidi segera didistribusikan,” harapnya. Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro Helmy Elisabeth menuturkan per Selasa (15/9) lalu distributor telah meminta kios-kios untuk melakukan penebusan. Sesuai hasil koordinasi antara pihaknya dengan PT Petrokimia Gresik.

‘’Sehingga dalam minggu ini sudah dapat dilakukan pembelian pupuk di kios-kios. Bagi petani yang sudah mendapatkan rekomendasi dari kami,” katanya terpisah. Helmy menambahkan, rekomendasi diberikan atas permohonan pengajuan dari petani. Dilengkapi foto open camera di lahan siap tanam. Sepanjang masuk dalam electronic rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

‘’Dan jika alokasi masih ada, petani dapat diberi rekom pembelian pupuk secara manual,” tegas mantan kepala dinas sosial itu. Menurut Helmy, tidak ada batasan waktu dalam proses pemberian rekomendasi ini. Prinsipnya sampai dengan 25 September, sepanjang kartu tani dan mesin electronic data capture (EDC) belum siap, pembelian pupuk bisa dilakukan secara manual asalkan petani ada rekomendasi. ‘’Jadi berproses terus untuk rekomendasinya itu,” pungkasnya. 

(bj/msu/dny/cho/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia