alexametrics
Sabtu, 26 Sep 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

DPRD Ngebet Bosda Dicairkan, Kenapa?

Disdik: Kebutuhan Operasional Sudah Cukup

10 September 2020, 13: 30: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

DPRD Ngebet Bosda Dicairkan, Kenapa?

Share this      

Radar Bojonegoro - Penyaluran bantuan operasional sekolah daerah (bosda) SD dan SMP masih tarik-ulur. Komisi C DPRD masih menjajaki bosda bisa direalisasikan dalam sisa waktu tahun ini. Alasannya, bosda cukup dinanti siswa SD dan SMP selama pandemi Covid-19 ini.

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Hidayatus Sirot mengatakan, telah mendapat jawaban dari disdik terkait mandeknya penyaluran bosda. Namun, pihaknya masih merasa j anggal. Dan akan menggalinya lagi dengan badan anggaran (banggar) DPRD.

‘’Kalau memang karena refocusing, anggaran sekitar Rp 59 miliar (dana bosda) itu masih utuh belum terpakai. Harusnya dimasukkan lagi di P-APBD. Masak mau dijadikan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran), kan sayang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/9).

Disinggung peluang berjalannya program bosda? Pihaknya menuturkan masih akan mengga linya lagi dengan banggar besok (11/9). Kalaupun penyebab dibaliknya masih memungkinkan diatasi, pihaknya akan mengusulkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).

‘’Masih ada peluang. Makanya nanti akan kami kaji lagi permasalahannya,” tandasnya. Menurut Tatus, sapaannya, pandemi Covid-19 ini cukup memengaruhi sektor perekonomian orang tua siswa. Belum lagi, kebutuhan operasional sekolah tetap berjalan meski pembelajaran secara daring.

‘’Sehingga bantuan bosda ini harusnya bisa semakin menekan atau bahkan menggratiskan biaya pengeluaran siswa untuk operasional sekolah. Meskipun sudah ada BOS reguler (bersumber dari pemerintah pusat),” tutur politikus Partai Garuda itu.

Komisi C DPRD usai hearing dengan dinas pendidikan (disdik) Selasa (9/9). Dalam hearing, juga komisi membidangi pendidikan ini, salah satunya menanyakan realisasi bosda tersebut. Sedianya, pencairan bosda berlangsung tiga bulan sekali. Besarannya untuk siswa SD Rp 300 ribu per tahun. Sedangkan, siswa SMP Rp 480 ribu per tahun.

Jika dikalkulasi, siswa SD mendapat Rp 75 ribu setiap tiga bulan. Siswa SMP Rp 120 ribu setiap tiga bulan. Penyalurannya diberikan langsung ke sekolah untuk kebutuhan operasional siswa. Total anggaran sekitar Rp 59 miliar. Rencana awal untuk 157.000 siswa SD dan SMP. Itupun belum termasuk siswa baru 2020/2021.

Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, bosda memang tidak disalurkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Di sisi lain, kebutuhan operasional sekolah siswa telah tercukupi dana BOS reguler dari pemerintah pusat.

‘’Karena sifat bosda sendiri hanya untuk mendampingi serta melengkapi kebutuhan operasional sekolah (selain dari BOS reguler),” katanya. Menurut Dandi, Februari lalu terbit peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) baru. Salah satunya menerangkan perubahan jumlah besaran dana BOS reguler setiap siswa. Sebab, dana BOS reguler diterima sekolah berdasarkan pagu besaran dikalikan jumlah siswa.

‘’Permendikbud itu menambahkan jumlah besaran Bos reguler diterima setiap siswa. Jadi siswa SMP menerima Rp 1,1 juta dan siswa SD Rp 900 ribu per tahunnya,” ujar mantan kepala dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) itu.

Sehingga, menurutnya sudah ada kenaikan Rp 100 ribu per siswa jika dibanding 2019 lalu. Besaran itupun dirasa sudah mencukupi untuk kebutuhan operasional. ‘’Kalau memang diberikan lagi saya kira akan berlebihan. Karena jumlah dana tersebut (pada BOS reguler) untuk kebutuhan anak sekolah operasional sudah cukup,” imbuhnya.

(bj/dny/rij/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia