alexametrics
Sabtu, 26 Sep 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Tagih Kinerja DPRD Tuntaskan Perda

22 Raperda, Baru Tuntas dan Bahas 9 Perda

05 Agustus 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

VIRTUAL: Anggota DPRD menjalani paripurna secara daring untuk memudahkan kinerja. Kini, pembahasan raperda masih menjadi PR.

VIRTUAL: Anggota DPRD menjalani paripurna secara daring untuk memudahkan kinerja. Kini, pembahasan raperda masih menjadi PR.

Share this      

Radar Bojonegoro - Kinerja anggota DPRD dalam menuntaskan usulan peraturan (perda) harus digenjot. Sebab, hingga kemarin (4/8) baru sembilan perda yang tengah dalam proses pembahasan.

Padahal, tahun ini ada 22 usulan perda harus dituntaskan. Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno mengatakan, tahun ini jumlah perda yang ditargetkan digedok mencapai 22 berkas.

Namun, melihat kondisi saat ini diperkirakan jumlah itu tidak bisa tuntas hingga akhir tahun. Sebab, hingga kini baru 9 perda yang tengah diproses. ‘’Rinciannya, empat perda proses revisi di gubernur dan lima perda proses pembahasan di panitia khusus (pansus),’’ jelasnya saat dikonfirmasi Jumat lalu.

Menurut Sutikno, ada beberapa hal membuat proses pembahasan raperda menjadi lambat. Di antaranya adanya pandemi Covid-19. Sejak pandemi tidak banyak kegiatan pembahasan di DPRD.

Sehingga, semua pembahasan perda menjadi tertunda. ‘’Kondisi itu membuat kami tidak bisa berkoordinasi dengan pemkab untuk menyelesaikan pembahasan,’’ jelas politisi PKB itu.

Selain itu, menurut dia, adanya kegiatan lain yang mendesak. Sehingga harus didahulukan. Padahal, pembahasan raperda membutuhkan waktu lama. Sebab, pansus harus mengkaji isi draf raperda satu per satu.

Kondisi itu membuat raperda tidak bisa tuntas dalam waktu singkat. Melihat kondisi itu, lanjut politikus asal Kecamatan Kedungadem itu, pihaknya merivisi penuntaskan target pengesahan perda itu.

Yakni, maksimal 75 persen dari jumlah keseluruhan usulan. ‘’Minimal separo dari seluruh usulan bisa itu tuntas tahun ini,’’ jelasnya. Menurut Sutikno, bapemperda sudah mendahulukan pembahsan sejumlah perda cukup urgen.

Di antaranya, raperda tentang kepala desa, tentang penyelenggaraan pendidikan, tentang disabilitas, dan tentang BUMdes. ‘’Itu yang saat ini tengah dibahas oleh temanteman pansus,’’ jelasnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Lasuri mengatakan, pembahasan raperda di pansus memang belum selesai. Bahkan, bulan ini pembahasannya diperkirakan belum bisa tuntas.

Sebab, bulan ini ada sejumlah agenda lain harus didahulukan. ‘’Bulan ini agendanya ada pembahasan KUA (kebijakan umum anggaran). Jadi, mungkin setelah itu,’’ jelas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Pansus dua membahas tentang perda BUMdes. Perda itu akan mengatur BUMdes dalam mengembangkan ekonomi desa. Dengan diberikan payung hukum akan lebih kuat.

(bj/zim/rij/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia