alexametrics
Sabtu, 08 Aug 2020
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Pengadilan Negeri Tuban Dituding Intervensi Kelenteng

30 Juli 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

MENUNTUT KEADILAN: Umat tri darma TITD Kwan Sing Bio Tuban menyampaikan aspirasi di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Tuban kemarin (29/7) pagi.

MENUNTUT KEADILAN: Umat tri darma TITD Kwan Sing Bio Tuban menyampaikan aspirasi di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Tuban kemarin (29/7) pagi.

Share this      

Radar Tuban – Kamis (30/7) hari ini, Pengadilan Negeri (PN) Tuban berencana memutus perkara perdata atas gugatan terhadap sepuluh inisiator dan fasilitator pemilihan pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong Tuban pada 13 Oktober lalu.

Sehari menjelang palu majelis hakim mengetok perkara tersebut, kemarin (29/7) sekitar pukul 10.00 gedung pengadilan di Jalan Veteran didemo. Mereka yang mengatas namakan Forum Lintas Agama (Lima) Tuban itu menuntut pengadilan untuk tidak ikut campur terkait masalah umat. Demo diawali dengan long march dari alun-alun ke gedung pengadilan.

Dalam aksinya, para pendemo yang sebagian pengurus dan penilik kelenteng terpilih masa bakti 2019-2022 itu menenteng poster bernada tuntutan. Salah satunya tertulis, Bapak Majelis Hakim yang Menentukan Sah atau Tidaknya Adalah Mayoritas Umat sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi.

Selama massa Lima berdemo, umat dan karyawan kelenteng yang pro kepengurusan demisioner menggelar unjuk rasa tandingan. Mereka yang berkumpul di selatan pintu gerbang gedung pengadilan itu tidak melakukan perlawanan dan hanya sekali waktu melontarkan kecaman.

Anam Warsito, penasihat hukum kepengurusan yang baru menuntut pengadilan tidak intervensi urusan keagamaan umat kelenteng. ‘’Pengurus ini sudah dilantik sejak 13 Oktober 2019, kenapa baru ada putusan sela yang melarang untuk dilantik? Ada apa dengan Pak Hakim?’’ kata Anam.

Dia menilai putusan sela majelis hakim sangat terlambat dan cenderung mencampuri urusan internal umat beragama. Karena itu, praktisi hukum itu meminta putusan yang diketok Kamis (30/7) hari ini untuk ditinjau kembali. ‘’Putusan ini (hari ini, Red) bisa mengadu domba dan memecah belah umat beragama,’’ tegas mantan anggota DPRD Bojonegoro itu.

Anam juga menyampaikan, putusan sela yang mengabulkan gugatan pemohon Bambang Djoko Santoso, pengurus de mi sioner ke len teng dinilai cacat hukum. Sebab, gugatan dilakukan oleh seorang tersangka dokumen ganda. Perlu diketahui, dalam putusan sela 12 Juni lalu, majelis hakim memerintahkan para tergugat, yakni fasilitator dan inisiator pemilihan pengurus pada 13 Oktober lalu untuk tidak melakukan tindakan pelantikan dan atau pengambilan sumpah dan atau janji terhadap susunan pengurus dan penilik periode 2010-2022 sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Anam mengatakan, jika majelis hakim tak mengubah putusan selanya, Anam berjanji akan melakukan aksi lanjutan. ‘’Kami akan melaporkan para hakim ke pengawas hakim di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar putusannya diteliti dan menjadi investigasi,’’ tegas dia.

Setelah berorasi, Anam Warsido dan Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio Tio Tuban Eng Bo alias Mardjojo diterima Donovan Akbar Kusuma, humas pengadilan di ruang tamu lantai dua pengadilan. Ikut mendampingi Kapolsek Tuban AKP Geng Santoso.

Kepada Donovan yang juga anggota majelis hakim yang menyidangkan, keduanya menye rahkan dokumen ke pengu- rusan yang menurut mereka sah. Dikonfirmasi terkait demo tersebut, Donovan menyampaikan, masukan dari massa aksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan.

Dia juga mempersilakan jika ada pihak yang keberatan dengan putusan sela majelis hakim untuk menempuh upaya hukum. ‘’Sebagai humas tidak bisa memutuskan apakah (demo) tuntutan terhadap putusan sela itu bisa mengubah putusan pokok atau tidak,’’ terang dia.

Donovan mengatakan putusan gugatan perdata merupakan wewenang majelis hakim yang dipimpin Fathul Mujib. Namun, dia memastikan tuntutan umat melalui demo tersebut akan menjadi bahan pertimbangan terkait putusan majelis hakim.

‘’Tuntutan ini akan kami la porkan ke pimpinan, terkait putusan tidak bisa kami jawab karena menjadi kewenangan majelis untuk memutus besok (hari ini, Red),’’ ujar dia. Ketua Harian Seksi Agama Kong hucu TITD Kwan Sing Bio Tuban Wiwit Endra Setijoweni, umat yang pro pengurus demisioner mengatakan, Indonesia adalah negara hukum.

Karena itu, dia mengimbau kepada kelompok umat mengatasnamakan kepengurusan yang baru untuk tidak melawan hukum. Endra menegaskan, siapa pun yang tidak puas dengan putusan hukum, sudah ada mekanismenya sesuai ketentuan. Mulai banding dan upaya hukum lanjutan.

‘’Jangan mengintervensi independensi hakim dengan demo dan pengerahan massa,’’ tegas perempuan dengan nama keturunan Oei Ling Ming itu. Endra lebih lanjut mengatakan, apa pun sengketanya apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka harus ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan di mana sengketa itu terjadi dan pengadilan yang berhak mengadili.

Kepada wartawan koran ini, dia juga mengungkapkan kejanggalan badan pengurus/penilik yang mengklaim definitif tersebut karena tidak ada serah terima jabatan maupun sumpah jabatan kepada panitia pemilihan, sesuai pasal 5 ayat 3 anggaran rumah tangga (ART) kelenteng. Belum lagi masalah pertanggung jawaban keuangan. ‘’Lucu sekali, semuanya dilanggar. Ini sangat memalukan,’’ tegas dia.

(bj/yud/ds/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia