alexametrics
Sabtu, 08 Aug 2020
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan
Kiprah DPRD Lamongan

Rampungkan Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD

30 Juli 2020, 11: 33: 10 WIB | editor : Nailul Imtihany

BAHAS PANSUS I BERSAMA: Ketua Pansus I Mahfud Shodiq memaparkan pentingnya raperda pendidikan karater anak, yang merupakan raperda inisiatif DPRD Lamongan.

BAHAS PANSUS I BERSAMA: Ketua Pansus I Mahfud Shodiq memaparkan pentingnya raperda pendidikan karater anak, yang merupakan raperda inisiatif DPRD Lamongan.

Share this      

Radar Lamongan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan empat usulan raperda dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan raperda inisiatif DPRD tahap I.

Tidak ada kendala dalam pembahasan empat raperda inisiatif DPRD Lamongan itu. ‘’Empat raperda inisiatif DPRD Lamongan dimasukkan ke dalam empat pansus bersama raperda inisiatif Pemkab Lamongan,’’ kata Wakil Ketua III DPRD Lamongan Husnul Aqib.

Empat raperda inisiatif dari legislatif itu, raperda pendidikan karakter anak, raperda penyelenggaraan kabupaten sehat, raperda keterbukaan informasi publik, serta raperda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

‘’Sebelumnya telah dilaksanakan public hearing bersama kelompok masyarakat dan dinas terkait. Serta telah dilakukan pembahasan mendalam,’’ ujar politisi yang juga menjabat ketua DPD PAN Lamongan tersebut. Ketua Pansus I Mahfud Shodiq menjelaskan pentingnya raperda pendidikan karakter anak.

Menurut dia, penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi anak, merupakan jawaban tantangan lingkungan global, nasional, dan lokal yang semakin cepat berubah. ‘’Nantinya, anak akan tumbuh mengikuti era globalisasi, namun tidak melupakan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia,’’ terang politisi F-PKB tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus II Sanditia Devis Saputra memaparkan raperda penyelenggaraan kabupaten sehat perlu mendapat dukungan kualitas lingkungan, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat. ‘’Tentunya melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemkab secara terarah dan terkoordinasi,’’ tuturnya.

Sedangkan Pansus III membahas terkait keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Hal itu dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. ‘’Tentunya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,’’ kata Ketua Pansus III, Saifudin Zuhri.

Pansus IV membahas raperda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketua Pansus IV Ali Mahfudl menganggap Pemkab Lamongan wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

‘’Usai pembahasan di tingkat pansus, raperda akan diparipurnakan guna mendapat persetujuan untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah,’’ kata politisi yang juga menjabat sekretaris DPD PAN Lamongan tersebut.

(bj/*/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia