alexametrics
Sabtu, 08 Aug 2020
radarbojonegoro
Home > Lamongan
icon featured
Lamongan

Asik! Pejabat Sudah Bisa Bepergian Lagi

17 Juli 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Asik! Pejabat Sudah Bisa Bepergian Lagi

Share this      

Radar Lamongan - Larangan bepergian keluar daerah, mudik, atau cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan Laily Indayati menjelaskan, larangan bepergian keluar daerah resmi dicabut 13 Juli.

ASN sekarang bisa melakukan perjalanan dinas (perdin) lagi. Berdasarkan edaran Kemen-PAN & RB Nomor 64 Tahun 2020, ASN bisa melakukan perdin kembali dengan beradaptasi pada tananan kenormalan baru.

‘’Selama dua bulan lebih tidak boleh keluar daerah karena status kedaruratan Covid-19. Sekarang menghadapi tatanan kenormalan baru, maka diperbolehkan melakukan perdin,” jelasnya.

Laily menambahkan, ada beberapa poih yang harus diperhatikan pejabat saat berpergian. Salah satunya, memerhatikan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan berdasarkan peta zonasi resiko dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. 

Selain itu, ASN memeroleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor satuan kerja. ‘’Kalau memang kebutuhannya mendesak untuk kepentingan pekerjaan, maka bisa mengajukan perjalanan dinas,” tuturnya.

Laily mengingatkan ASN tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar. Mereka yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin pegawai. Kabid Anggaran BPKAD Lamongan Nurul Mukminin mengatakan, masih ada anggaran perjalanan dinas untuk semua ASN yang tertuang dalam APBD 2020.

Operasional kantor setiap OPD masih tetap ada karena refocusing minimal 35 persen dari belanja. Asisten Administrasi Pemerintahan Setkab Lamongan Sujarwo menambahkan, ASN di Lamongan tidak menerapkan sistem sif dalam bertugas sehari-hari.

Berdasarkan evaluasi selama work from home (WFH), ASN sulit dipantau keberadaannya. Sehingga target kinerja diberikan tidak tercapai. Karena itu pemerintah memutuskan semuanya masuk seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar.

Salah satunya dengan menjaga jarak antarpegawai minimal 1,5 meter dan membatasi kegiatan rapat tatap muka dengan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan.

“Terkait mudik idul adha di edaran kementrian sudah ada. Tapi nanti tetap dibahas lagi di internal karena daerah memiliki kebijakan masing-masing dengan memerhatikan status kedaruratan Covid-19. Kecuali untuk perdin disesuaikan dengan urgensi kegiatannya,” katanya.

(bj/rka/yan/nae/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia