alexametrics
Rabu, 20 Oct 2021
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Tuban Masuk Dalam Rekomendasi Pengetatan Aktivitas Sosial dan Ekonomi

06 Juli 2020, 16: 00: 59 WIB | editor : Nailul Imtihany

Tuban Masuk Dalam Rekomendasi Pengetatan Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Share this      

Radar Tuban – Persebaran virus korona di Kabupaten Tuban semakin tidak terkendali. Selang sehari setelah penambahan tujuh pasien baru positif Covid-19, kemarin (5/7) jumlah pasien positif baru kembali bertambah tujuh orang lagi.

Karena itulah Kabupaten Tuban masuk dalam zona merah sekaligus menjadi wilayah yang direko mendasikan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional untuk melakukan pengetatan aktivitas atau mobilitas penduduk keluar-masuk kabupaten. Dalam bahasa lainnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh tim gugus tugas nasional saat memberikan arahan kepada 57 kabupaten/kota se-Indonesia yang masuk zona merah. Dan, Tuban masuk di dalamnya.

Baca juga: Lelah Tunggu Penyelesaian Air Payau, Warga Geruduk Kantor Kecamatan

‘’Tidak spesifik PSBB, tapi berupa rekomendasi,’’ kata juru bicara gugus tugas Endah Nurul Kumarijati membenarkan soal rekomendasi yang diterima Kabupaten Tuban kemarin (5/7).

Disampaikan Endah, ada sembilan rekomendasi yang diberikan tim gugus tugas nasional kepada 57 kabupaten/ kota yang masuk zona merah.

Pertama, memastikan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kedua, meningkatkan jumlah pemeriksaan dan kemampuan laboratorium meliputi SDM, alat, dan bahan pada kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Ketiga, mewajibkan penelusuran kasus (kontak tracing) secara agresif pada kasus positif, ODP, dan PDP. Keempat, melaksanakan penelusuran kasus dan pemeriksaan tes pada OTG.

Kelima, membatasi mobilitas penduduk keluar-masuk kabupaten. Keenam, meningkatkan jumlah tempat tidur, ruang isolasi, ventilator, SDM kesehatan, memastikan alat pelindung diri (APD) terpenuhi.

Ketujuh, mendirikan RS darurat/lapangan jika kebutuhan tempat tidur tidak terpenuhi. Kedelapan, menerbitkan aturan larangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya yang menimbulkan kerumunan.

Terakhir, menggencarkan promosi kesehatan dalam pencegahan Covid-19 melalui berbagai cara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, hingga tingkat RT/RW.

‘’Tidak semua rekomendasi harus dijalankan. Melainkan sesuai kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Misalnya RS darurat. Rekomendasi tersebut berlaku apabila kapasitas rumah sakit yang ada di daerah sudah tidak mencukupi,’’ terang Endah.

Apakah dari sekian rekomendasi itu mencerminkan kegiatan PSBB? Endah belum bisa memberikan penjelasan secara pasti. Sebab, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penanganan covid harus menyeimbangkan antara rem dan gas.

Artinya, jangan sampai kebijakan yang diambil akan menimbulkan permasalahan yang baru. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil harus seimbang.

‘’Antara gas dan rem harus seimbang. Di-gas saat membutuhkan penanganan cepet dan di-rem jika dibutuhkan keseimbangan. Sehingga penanganannya berjalan seimbang,’’ jelas sekretaris dinas kesehatan tersebut.

Lantas, kapan rekomendasi itu akan dijalankan secara penuh? Endah menyampaikan, sembilan rekomendasi yang disampaikan oleh tim gugus tugas nasional kepada tim gugus tugas daerah, khususnya kepada 57 kabupaten/kota yang masuk zona merah itu sudah disampaikan ke bupati. Hanya saja belum ada kebijakan yang diputuskan bupati. ‘’Masih menunggu (keputusan bupati, Red),’’ tandasnya.

(bj/tok/wid/ai/nae/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news