alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban

Nilai Bantuan Sembako BPNT Rawan Diselewengkan

31 Mei 2020, 20: 55: 52 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Nilai Bantuan Sembako BPNT Rawan Diselewengkan

(Amin/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Standar nilai komoditi program sembako bantuan pangan nontunai (BPNT) rawan diselewengkan. Sebab, tidak semua nilai bantuan yang ditetapkan Pemkab Tuban menggunakan standar satuan. Baik satuan kilogram (kg) maupun satuan harga komoditi lainnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Joko Sarwono menegaskan, tidak semua standar nilai komoditi sembako BPNT menggunakan satuan kilogram. Berdasar surat edaran Sekda perihal penetapan nilai komoditi sembako BPNT hanya komoditi beras yang menggunakan satuan kg. Yakni, 15 kg dengan harga satuan per kg sebesar Rp Rp 9.450. Sedangkan untuk komoditi telur, daging ayam, serta tahu dan tempe menggunakan standar nilai rupiah. Telur misalnya, standar nilai komoditi yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Rp 28.250. Sedangkan daging ayam senilai Rp 20 ribu. Adapun tahu dan tempe senilai Rp 10 ribu per KPM.

‘’Tidak semua pakai satuan kilo. Tapi nilai (uang, Red),’’ kata Joko ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (31/5).

Dijelaskan Joko, nilai bantuan tahu dan tempe misalnya. Nilai bantuan atau uang yang diterima KPM adalah Rp 10 ribu, maka tahu dan tempe yang diterima KPM adalah senilai Rp 10 ribu. Begitu juga dengan nilai bantuan komoditi telur dan daging ayam menggunakan satuan nilai rupiah, bukan kilogram. 

‘’Begitu juga dengan komoditi telur dan daging ayam. Nilai bantuan komoditi telur Rp 28.250 dan daging ayam Rp 20.000, ya itu dapatnya berapa. Sesuai nilai uang. Kalau harga telur Rp 24 ribu per kg, berarti ya dapat satu kilo lebih. Begitu juga dengan ayam,’’ jelas asisten pemerintahan sekda itu.

Apakah semua KPM sudah mengetahui? Diakui Joko, memang belum seluruhnya KPM paham akan aturan nilai bantuan komoditi pada program BPNT tersebut. Bahkan, masih ditemukan KPM yang pasrah. Sebagaimana tipikal orang penerima bantuan pada umumnya. Tidak pernah menanyakan. Apakah bantuan yang diterimanya tersebut sudah sesuai aturan atau belum. Dan, itu wajar. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa dikasih bantuan saja sudah untung.

‘’Terkadang dikasih telur satu kilo ya diam, dikasih ayam satu kilo ya diam,’’ terang Joko. Padahal, standar bantuan yang dipakai bukanlah satuan kilo, tapi uang.

Kondisi inilah, diakui Joko, kerap dimanfaatkan oleh supplier dan agen dalam proses transaksinya. Mencari celah untung lebih banyak. ‘’Sudah sering kami sampaikan, bahwa istilahnya (proses penyaluran bantuan ini, Red) bukan keuntungan, tapi untuk operasional,’’ terang Joko.

Dan, menurutnya, keuntungan dari operasional itu sudah cukup. Bukan mencari untung yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ketidaktahuan KPM.

Namun demikian, tegas Joko, ada sebagian yang sudah paham. Sehingga, memberikan bantuan senilai rupiah yang sudah ditetapkan. ‘’Seperti di Tuban Kota, sudah paham. Senilai Rp 28.250 mendapat telur 1,3 kg,’’ terang mantan Camat Semanding itu.

Bagaimana jika ditemukan ada agen dan supplier yang bermain dalam mengatur nilai bantuan tersebut. Joko mengakui, sebagian sudah ada yang ketahuan. ‘’Saat itu langsung kita ambil mesin EDC-nya,’’ kata dia.

Dengan kondisi potensi penyelewengan yang cukup terbuka tersebut, seluruh masyarakat harus mengambil peran untuk melakukan pengawasan. Yang memiliki pemahaman lebih memberikan pemahaman kepada KPM. Sebab, hampir sebagian besar KPM tidak berani menyuarakan haknya. Takut diputus menjadi KPM. Sementara itu, kondisi yang seperti ini sangat rawan dimanfaatkan oleh supplier dan agen yang tidak bertanggungjawab.

(bj/tok/wid/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia