alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarbojonegoro
Home > Tuban
icon featured
Tuban
Delapan Langkah Reformasi Birokrasi di Tuban

Tunjangan Kinerja Ditingkatkan, Agar ASN Bekerja Sesuai Target

16 Maret 2020, 07: 00: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

H. Setiaji, SH, MM

H. Setiaji, SH, MM (Istimewa)

Share this      

Kalau dipercaya memimpin Tuban ke depan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Timur H. Setiajit, SH, MM menyiapkan delapan langkah reformasi birokrasi berbasis peningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya melalui kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Harapannya, ASN bekerja sesuai target, terukur, efektif, dan efisien. Kepada Jawa Pos Radar Tuban, dia menjabarkan delapan reformasi birokrasi tersebut.


Pertama, Mental Aparatur

Reformasi birokrasi ini dilatarbelakangi seringnya kritik terhadap mental aparat pemerintah era dulu yang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ''Sekarang harus berubah total. Bersih melayani,'' tegas Setiajit.

Dia juga menyampaikan pandangan aparatur sipil negara (ASN) yang salah. Mereka yang seharusnya loyal terhadap negara, justru loyal terhadap orang per orang. Di tingkat daerah, loyalitas tersebut terhadap bupati. Menurut Setiajit, hal itu wajib, namun bukan perorangan bupati. ''Mental ASN inilah yang perlu direformasi,'' tegas birokrat asal Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak itu. 


Kedua, Pengawasan

Menurut Setiajit, pengawasan dalam reformasi birokrasi tersebut berjenjang di internal. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diawasi sekda. Para pejabat eselon III (sekretaris dan kabid) diawasi kepala OPD. Selanjutnya turun ke bawah, tapi pemimpin yang mengawasi tersebut wajib memberikan teladan. ''Nek cluthak ojo galak (Kalau masih memakan apa saja tanpa peduli jangan menyerang, Red).''

Dalam pengawasan tersebut, menurut dia, pemerintah pusat memiliki kewenangan absolut melalui lembaga penegak hukum. Mulai institusi inspektorat, kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan.
 

Ketiga, Akuntabilitas

Diterangkan Setiajit, akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban individu. Indikatornya, kinerja kepala daerah, indikator kinerja perangkat daerah, dan indikator kinerja individu.

Dia kemudian memberikan gambaran bahwa semua indikator tersebut harus memiliki input, process, output, outcome, benefit, dan impact. Setiajit kemudian mencontohkan problem kemiskinan di Tuban pada 2018 yang masih 16,87 persen.

Diterangkan mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim itu, kalau pada 2019, dengan alokasi anggaran yang ada pemkab menargetkan pengurangan 2,87 persen angka kemiskinan, maka harus dihitung. Berapa total dana yang dihabiskan. ''Ini yang dijabarkan dalam indikator kinerja. Bisa dihitung berapa akuntabilitasnya memberi makan dalam program jaminan sosial. Cost-nya harus konkret,'' tegas dia.


Keempat, Kelembagaan

Setiajit menegaskan, kelembagaan organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan urusan pemerintah. Yakni, urusan pemerintah wajib dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan.

Karena itu, agar manajemen pemda lebih efisien dan efektif, kelembagaannya harus miskin struktur dan kaya fungsi. Jangan membuat kelembagaan yang gemuk. Apalagi, di dalamnya ada urusan absolut yang tidak boleh dilakukan oleh daerah. Karena itu, struktural harus ramping, sehingga tidak tumpang tindih.
 

Kelima, Tata Laksana

Menurut Setiajit, tata kerja setiap unit kerja memiliki struktur organisasi yang merupakan bangunan ketatanegaraan. Itu bisa dijabarkan melalui hubungan antar pimpinan OPD dengan bawahannya. Begitu juga dengan sekda dan kepala daerah harus luwes, terbuka, dan profesional.


Keenam, Kualitas SDM Aparatur

Untuk reformasi birokrasi di bidang ini, Setiajit selama menjadi Pjs bupati Jombang membuat gebrakan. Itu didasari dengan fenomena guru menjadi camat dan dokter hewan menjadi kabag organisasi. Begitu juga ASN berlatar belakang pendidikan sarjana hukum yang menjadi kepala dinas pekerjaan umum. Tak hanya itu. Pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) yang seharusnya cukup di kantor kecamatan, justru tersentral di kantor kependudukan catatan sipil (dukcapil). Seizin Mendagri, dia mereformasi birokrasi di pemkab setempat. Langkah tersebut tergolong pertama dilakukan Pjs bupati di Indonesia.

Birokrat 58 tahun itu menegaskan, kualitas ASN bisa dilihat dalam fit and proper test. Itu agar jabatannya tidak disalahgunakan. ''Ini menyangkut SDM aparatur,'' tegas dia.
 

Ketujuh, Peraturan Perundangan

Ditegaskan mantan Bakorwil II Bojonegoro itu, peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan perundangan-undangan di atasnya. Problem tersebut, menurut Setiajit, sangat krusial. Itu karena perundang-perundangan lokal hanya bisa dicabut kepala daerah dan DPRD atau melalui judicial review.

Problem itulah, lanjut Setiajit, yang mendasari Presiden Joko Widodo menerbitkan omnibus law. ''Kalau dipercaya sebagai kepala daerah, saya harus melihat ketaatan yang lebih tinggi,'' kata dia.

Kedelapan, Pelayanan Publik

Setiajit meletakkan dasar reformasi birokrasi dengan latar belakang masih banyaknya pengurusan izin kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang rekomendasinya masih dikembalikan kepada kepala dinas masing-masing. Karena itu, PTSP
harus disatukan dalam Mall Pelayanan Publik. Dengan begitu, sejak input permohonan izin, proses pembuatan rekomtek dan administrasi, maupun output izin dibuat dalam Mall Pelayanan Publik tersebut dengan sistem online. Sistem tersebut menjadikan pelayan tidak berhadapan dengan pemohon.


Setiajit menegaskan, muara dari reformasi birokrasi adalah peningkatan tunjangan kinerja ASN. Menurut dia, tidak boleh ada kesenjangan. Tunjangan kinerja ASN di Bumi Wali tidak boleh lebih rendah dari kabupaten tetangga. Karena itu bisa memicu kecemburuan dan terganggunya kinerja. ''Ini menjadi tanggung jawab pemkab dan DPRD dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk bisa mewujudkan itu, harus berjuang bersama,'' tegas birokrat yang sudah 37 tahun mengabdi itu.

(bj/ds/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia